PIFAF 2017

Minggu, 03 April 2016

Belum difungsikan, fasilitas Instalasi listrik
belum masuk
POLEWALITERKINI.COM - Pembangunan Perumahan khusus sebagai program Presiden RI, Joko Widodo untuk masyarakat miskin yang berprofesi nelayan di Dusun Tallo Timur, Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dipertanyakan.
Sebanyak 100 unit Type 36 yang dibangun diatas lahan milik warga setempat dengan nilai kontrak Rp 7.201.787.000 bersumber dari APBN 2015 melalui DIPA Direktorat Jenderal Penyedia Perumahan Satuan Kerja Penyediaan Rumah Khusus. PPK wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.
Program ini menurut informasi sumber dikerjakan dua kontraktor Nasional di dua lokasi berbeda dalam wilayah Dusun Tallo Timur, Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar. Sulawesi Barat.
Meski perumahan khusus nelayan telah diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Sulbar, H.Anwar Adnan Saleh bertepatan dengan HUT Kabupaten Polewali Mandar, 29 Desember 2015 lalu tetapi rumah ini belum ditempati warga penerima manfaat.
Alasan sejumlah warga yang minta namanya tidak disebutkan mengatakan, fasilitas belum lengkap seperti belum adanya instalasi listrik termasuk sanitasi.
Bahkan lebih ironis lagi, pembangunan perumahan Rp. 7 Milar lebih itu yang dikerjakan oleh PT. Mitra Aiyangga Nusantara dari Makassar, Sulawesi Selatan sudah mulai rusak pada bagian dinding dan lantai, diduga warga setempat pembangunannya tidak bekualitas.
Kepala Dusun Tallo Timur, Desa Bala, Syamsuddin yang dikonfirmasi Penulis Minggu (03/04/2016) dikediamannya menjelaskan, bantuan pembangunan perumahan khusus di dusun Tallo Timur, sesungguhnya awalnya bukan untuk Balanipa tetapi jatah wilayah lain.
Yakni Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang dan Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, hanya saja Pemkab tidak memiliki anggaran untuk pembebasan lahan lokasi pembangunan perumahan khusus bagi nelayan.
Alasan itu lanjut dia, sehingga atas perakarsa salah seorang anggota DPRD Kabupaten Polman, Tanda, fasilitasi Pemerintah dengan masyarakat di Dusun Tallo Timur dan menyarankan agar jatah pembangunan perumahan khusus tahun anggaran 2015 itu sebaiknya dipindahkan.
Lokasi pebangunan akhirnya dialihkan ke Dusun Tallo Timur, Desa Bala, Kecamatan Balanipa, Polman dan tentu saja Pemkab langsung merespon masukan anggota DPRD tersebut sehingga pembangunan perumahan khsus itu dibangun di kecamatan Balanipa, kata Syamsuddin.
"Bantuan perumahan khusus untuk warga berprofesi nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, Tahun Anggaran 2015, sesungguhnya bukan jatah untuk waga Dusun Tallo Timur, Desa Bala Kecamatan Balanipa, melainkan adalah jatah wilayah lain, yakni Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang dan Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali.' Kata Sudirman.
Kedua wilayah itu tidak memiliki lahan untuk pembangunan perumahan khusus, termasuk Pemkab Polman sendiri tidak memiliki dana untuk ganti rugi lahan. Padahal harusnya pemkab menyediakan anggaran untuk ganti rugi lahan.
Namun dengan prakarsa dan difasilitasi dari salah seorang anggota DPRD Polman, Tanda (anggota Faksi Golkar) dengan menunjuk lahan milik warga di Dusun Tallo Timur, sehingga pemkab Polman memindahkan lokasi pembangunan perumahan khusus ke wilayah ini, kata Syamsuddin.
Menjawab Penulis tentang adanya warga mendapatkan bantuan perumahan khusus hingga 3 unit. Menurut Syamsuddin, tidak demikian bahwa satu orang mendapatkan 1-3 unit rumah tetapi mereka itu kebetulan bersaudara di lokasi yang sama.
Bahkan ada 6 orang bersaudara sehingga mendapatkan 6 unit rumah dengan lokasi yang sama dan masing-masing satu unit. Sistem penempatannya diselang seling. Artinya, lokasi milik ke enam bersaudara itu tidak berdekatan guna menghindari terjadinya monopoli, kata Syamsuddin.
Kata Syamsuddin dirinya juga mendapatkan satu unit bantuan perumahan khsusus di lokasi miliknya seluas 9 X 14 meter yang dibeli dari seorang warga Laliko, Kecamatan Alu, Kabupaten Polman dengan harga Rp 3 juta.
Warga juga pertanyakan penerima manfaat hingga sekarang belum ada kejelasan mengenai status kepemilikan rumah tersebut, dirinya bersama warganya dimintai KTP/KK dari pihak Pemerintah sebagai syarat mendapatkan perumahan khusus untuk dikirim ke pusat, tutup Syamsuddin.
Laporan  :  Andi Rasyid Mordani.AM