PIFAF 2017

Jumat, 08 April 2016

Saksi Kasus Honorer K2 2014 Kembali Diperiksa
POLEWALITERKINI.COM - Tampak hari ini saksi pelapor kasus K2 2014 terlihat di ruangan Satuan Reskrim Kepolisian Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Jumat (08/04/2016).

Saksi pelapor Hasnawati mendatangi Reskrim Polres Polman, dimana sebelumnya agenda pemeriksaan pihak penyidik Reskrim Polres Polman menunda. Karena alasan banyak kasus yang diperiksa.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun polewaliterkini.com, penyidik Reskrim Kepolisian Polewali Mandar, mencecar kurang lebih 20 pertanyaan kepada saksi pelapor terkait kasus K2 2014 lalu.

Inti dari pertanyaan penyidik terkait Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan dalam hal ini dimiliki oleh saksi Hasnawati, dimana berdasarkan Surat Keputusan (SK) tahun 2004 sampai dengan pemberkasan 2010 lalu.

Kasus ini mulai mencuak pada 2016 dimana terlapor inisial (RI), diduga melampirkan seolah-olah dia memiliki berkas 2004 sampai dengan tahun 2010, dari situ penyidik pertegas kepada saksi seperti apa menurut dia Surat Keputusan itu.

Hasnawati tegaskan didepan penyidik bahwa berkas itu tidak benar, alasannya sejak tahun 2004 terlapor (RI) tidak ada disitu, dan dia terhitung sebagai tenaga honorer di Kelurahan Lantora sekitar Juli tahun 2009.

Sehingga dia menganggap 2004 sampai Mei 2009 adalah SK diduga fiktif, dimana Hasnawati menduga SK yang diterbitkan sudah dimanipulasi dan itu dibuktikan dengan absensi sejak tahun 2004, dimana saat itu masih diketik manual, dan berbeda dengan bukti yang dimiliki terlapor (RI) diketik dengan Komputer, padahal komputer baru ada di Kelurahan Lantora pada tahun 2007.

Sebelum kasus K2 ini kembali mencuak di tahun 2016, kasus sama sudah ditangani pihak Kepolisian Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dimana pihak terlapor dari Kecamatan Tapango yang melibatkan 3 orang.

Ketiga orang ini yakni, nomor register 119/Pid.B/2015/PN.Pol atas nama inisial (Ktn), dikenakan Pasal 264 ayat (1) Ke-e KUHP Subs. Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Kemudian perkara No. 120/Pid.B/2015.Pol inisial (Jml), dikenakan Pasal 264 ayat (1) Ke-1e KUHP Subs. Pasal 263 ayat (1) KUHP,

Yang terakhir, perkara No. 121/Pid.B/2015/PN:Pol inisial (AS), dikenakan Pasal 264 ayat (1) ke-1e KUHP Subs. Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Keseluruhan perkara K2 itu, sudah ada putusan Pengadilan Negeri (PN) Polewali, Polewali Mandar, Sulawesi Barat dan sudah berkekuatan hukum tetap.(*****)

PolewaliTerkini.Net