PIFAF 2017

Senin, 04 April 2016

Kasat Reskrim Polres Polman, AKP Jeifson Sitorus, S.H
Surat Panggilan Penyidik Reskrim Polres Polman
Kepada Salah Satu Saksi
POLEWALITERKINI.COM - Kasat Reskrim Kepolisian Resort Polewali Mandar, Sulawesi Barat. AKP Jeifson Sitorus, S.H, kembali melakukan pemanggilan kepada saksi pelapor honorer K2 yang sebelumnya bergulir pada tahun 2014 lalu. Senin (04/04/2016).

Polisi kembali melakukan penyidikan setelah melihat laporan polisi pada tahun 2014 terkait kasus Honorer K2. Kata Jeifson Sitorus, dalam laporan itu tidak menyebutkan terlapor, namun berdasarkan analisis Penyidik Kepolisian Laporan yang masuk adalah dugaan menggunakan data palsu untuk lolos masuk sebagai CPNS K2.

"Dalam laporan itu tidak menyebutkan terlapor ia, tapi kita yang menganalisa laporan yang masuk itu adalah dugaan menggunakan data palsu dalam K2 itu, jadi itu yang kita lakukan penyelidikan selama ini, nah sekarang ini kita tingkatkan kepenyedikan." Kata AKP Jeifson Sitorus, S.H, Senin (04/04/2016) diruang kerjanya.

Penyidik Kepolisian juga menganggap sudah mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan ketingkat penyidikan dan selanjutnya akan melakukan pemanggilan untuk diambil keterangannya sebagai saksi dalam laporan ini.

"Berarti kita sudah menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana menggunakan data yang palsu dalam pengangkatan K2 tersebut," Ungkap Jeifson Sitorus.

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup lanjut Jeifson, pihaknya menduga berdasarkan laporan bahwa ada yang tidak memenuhi syarat dalam pengangkatan Honorer K2, dan sudah dilakukan penyelidikan, setelah itu polisi temukan cukup bukti dan ditingkatkan kepenyidikan guna menemukan tersangkanya.

Sebelumnya diberitakan, Kepolisian Resort Polewali Mandar, Sulawesi Barat tengah menyelidiki kasus penerimaan cpns honorer k2 yang sudah dinyatakan lulus berkas.

Polisi lakukan setelah menerimah laporan 2014 lalu yakni, pengaduan dari masyarakat bahwa banyak cpns honorer k2 bodong (fiktif) dan diduga menggunakan SK mundur tetapi masih memaksakan dirinya untuk melakukan pendaftaran ulang atau pemberkasan di BKDD Polman sebagai syarat untuk  diluluskan jadi PNS.

Kasat Reskrim Kepolisian Resort Polewali Mandar saat itu AKP. Mihardi M. Rabu (7/5) diruang kerjanyanya menjelaskan, jika dapat dibuktikan nantinya para pelaku diduga telah melanggar tindak pidana korupsi baik penyalagunaan wewenang dan pemalsuan dokumen.

Penelusuran ini akan dilakukan mulai dari awal pendaftaran yang disesuaikan dengan persyaratan tertentu sampai kepada pembenahan administrasi, penerbitan Surat Keputusan (SK) dan kelulusan, semua akan ditelusuri tahap demi tahap sesuai jabatan dan wewenang pihak-pihak tertentu baik yang ada di Unit-unit kerjan, SKPD dan yang terlibat dalam modus itu.

“Kepolisian Resort Polman ini melakukan penyelidikan terkait dengan honorer cpns k2 yang diduga bodong, Jadi pihak penyidik polres polman sementara kita melakukan penyilikan terkait dugaan pelanggaran hukum yang terjadi seputar peregrutan atau penerimaan cpns honorer k2 dalam hal ini, kaitan dengan itu tentunya ruang lingkup kita dalam hal ini adalah tentunya dugaan pelanggaran hukum tindak pidana korupsi ya baik itu penyalagunaan wewenang maupun pemalsuan data maupun pemalsuan dokumen mulai dari awal peregrutan pendaftaran yang disesuaikan dengan pensyaratan-persyaratan tertentu sampai kepada pembenahan administrasi sampai kepada penerbitan sk dan sampai kelulusan,” kata AKP Mihardi.

Saat ditanya, apakah dari 827 CPNS Honorer K2 yang lulus setengahnya bodong, Mihardi jelaskan bahwa kepolisian belum memastikan jumlah yang menggunakan SK fiktif tapi penyidik sudah meminta data peregrutan mulai dari penerimaan sampai verifikasi awal dari Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Polewali Mandar. Dalam waktu dekat penyidik akan memanggil beberapa saksi termasuk subjek (CPNS) yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan apakah mereka mengetahui dan menyadari apa yang telah dilakukannya.

Dalam tahapan penyelidikan ini, kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap 3 laporan masyarakat yang sudah masuk dan dalam waktu dekat akan segerah bekerja cepat dan memanggil semua yang dianggap berkompeten untuk dimintai keterangan.

Tidak tertutup kemungkinan akan bertambah lagi laporan berdasarkan pengembangan dan hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian berdasarkan keterangan para honorer yang terlapor dan data base terakhir yang akan diminta oleh pihak penyidik polres polman.

Sebelumnya juga Ketua Komisi I DPRD Polewali Mandar, Amiruddin mengatakan kepada media sudah meminta kepada tim verifikasi yang dibentuk Pemkab dan DPRD agar melakukan verifikasi bukan hanya yang terlapor tetapi ditujukan kepada 827 honorer CPNS K2 yang dinyatakan lulus.

Alasan Amiruddin, jika mengacu kedata base milik BKDD Polman seharusnya honorer yang tersisah dan tidak lulus K1 terhitung terakhir tahun 2005 kurang lebih 400 honorer, tetapi setelah permintaan data K2 jadi membengkak menjadi 2800-an honorer yang mempunyai SK pengangkatan honorer 2005.(*****)

PolewaliTerkini.Net