PIFAF 2017

Selasa, 31 Mei 2016

Ilustrasi
POLEWALITERKINI.COM - Kepala Sekolah SDN 066 Pekkabata, Kecamatan Polewali, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menjelaskan, bahwa sumbangan sekolah sebesar Rp. 75 ribu per siswa untuk menimbun halaman belakang sekolah.
Permintaan bantuan kepada orang tua siswa sudah dirapatkan sebelumnya antara komite sekolah dengan orang tua siswa dan telah disepakati bersama kedua belah pihak.
"Sumbangan untuk menimbun halaman belakang sekolah ini sudah dirapatkan antara komite sekolah dan orang tua siswa kemudian disepakati iurannya sebesar Rp. 75 ribu per siswa, tetapi kami tidak mewajibkan sumbangan bagi orang tua siswa yang mempunyai surat keterangan tidak mampu dan juga hal ini sudah diketahui pak Anwar Sewang ketua komite sekolah yang juga menjabat sebagai rektor IAI DDI, " Jelasnya.
Talib menambahkan, halaman di belakang sekolahnya adalah rawa-rawa maka perlu segera ditimbun karena dapat membahayakan keselamatan 591 orang jumlah siswa yang menempuh pendidikan dasar disana.
"Demi keamanan siswa lokasi dibelakang sekolah itu harus segera ditimbun karena disitu rawa rawa," ujar Talib.
Namun, salah satu orang tua siswa yang tak mau namanya disebutkan mengeluhkan adanya iuran sumbangan untuk menimbun halaman sekolah.
"Uang Rp. 75 ribu bagi kami jumlahnya besar karena penghasilan kami pas pas, ditambah lagi harus bayar sumbangan timbunan, tapi mau apalagi kami harus bayar karena sudah disepakati." Keluhnya.
Sementara itu Kepala Devisi Investigasi LBH Sulawesi Barat. Sukriwandi, S.H menyesalkan adanya iuran yang membebankan kepada orang tua siswa, bahkan terdengar kabar jika pihak bekas Sekolah Berbasis Internasional SDN 066 Pekkabata, Polman meminta uang rafort kepada siswanya sebesar Rp. 45.000.
Permintaan bantuan berdasarkan kesepakatan komite tidak ada larangan, tetapi ingat sifatnya sumbangan yang tidak mengikat.
“Saya ingatkan kepada pihak SDN 066 Pekkabata, agar melakukan kembali evaluasi terhadap kebijakan itu, sangat jelas  aturan mainnya tentu Beda Pungutan dan Sumbangan Menurut Permendikbud No 44 Tahun 2013.”
Dalam Permendikbud ini disebutkan, pembiayaan pendidikan dengan melakukan pungutan hanya dibolehkan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sedangkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/daerah, tidak diperkenankan menarik pungutan tapi bisa menerima sumbangan dari masyarakat.
Selain itu meminta kepada pihak Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat untuk melakukan Audit terhadap seluruh anggaran Negara yang digunakan SDN 066 Pekkabata.
“Disekolah yang jumlah muridnya sedikit dibanding SDN 066 Pekkabata, bisa gratiskan biaya transfort siswanya melalui anggaran Biaya Operasional Sekolah, sementara sekolah yang siswanya mencapai 500 lebih meminta iuran kepada orang tua murid, ini aneh.” Kata Sukriwandi.(*****)

PolewaliTerkini.Net