PIFAF 2017

Jumat, 03 Juni 2016

POLEWALITERKINI.COM – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, berkunjung ke Sulawesi Barat, sejak Rabu 1 Juni hingga Kamis 2 Juni 2016, seperti diberitakan INFOSULBAR.COM.
Kedatangannya untuk beberapa agenda, salah satunya untuk menghadiri acara Pengawalan Akuntabilitas Desa dan Launching Klinik Akuntabilitas Desa, yang digelar di aula lantai 4 Kantor Gubernur Sulawesi Barat.
Dalam kesempatan itu, wakil ketua KPK, Alexander Marwata menyampaikan beberapa hal. Salah satunya, Ia meminta agar para Kepala Desa mampu menjadi motor penggerak pembangunan Nasional
"Ada 4000 desa di seluruh Indonesia, tahun 2016 itu hampir Rp 50 Triliun anggaran, dan kemungkinan Tahun depan itu akan ada kenaikan lagi. Sehingga pemerintah itu berharap, desa menjadi motor dalam pembangunan Nasional. Pemerintah menyadari, bahwa jika desa itu maju dan berkembang, maka kesejahteraan secara nasional akan ikut tumbuh," kata Alexander.
Namun demikian, Alexander berpesan, agar dalam pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai, dana yang besar itu justru disalahgunakan oleh pemerintah desa setempat.
"Yang jadi persoalan dari tingginya alokasi dana pemerintah, itu juga akan menimbulkan kekhawatiran baik dari Kementerian Pembangunan Desa maupun dari Kementerian lainnya yang terkait. Ada kekhawatiran, bahwa dana-dana yang dialokasikan ke desa itu nanti penggunaannya tidak tepat sasaran atau bahkan ada kemungkinan disalahgunakan," jelasnya.
Oleh karena itu, kata Alexander, beberapa waktu lalu, Menteri Pembangunan desa meminta bantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, bagaimana caranya agar KPK itu terlibat dalam pengawalan dana desa.
"Kami KPK tidak hanya terlibat melakukan penindakan saja, sehingga kami lebih mendorong kepada upaya pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan. Tentu, hal ini menurut kami sangat wajar, ibaratnya desa yang masih tahap belajar, kita dapat mengawal dengan baik," ungkapnya.
Ia juga menyampaikan, bahwa dalam pengawalan dana desa, pihaknya telah bekerjasama dengan Kepolisian dan kejaksaan, agar anggaran desa ini benar-benar dijalankan dengan baik, benar dan jujur.
"Ingatlah, bahwa bisa jadi kami dari KPK ada di jakarta, tetapi mata kami ada di seluruh wilayah. Ketika Bapak-bapak dan ibu-ibu mengerjakan semua tugas di wilayah masing-masing dengan cara-cara yang baik, dan jujur, sebab korupsi terjadi karena berangkat dari ketidakjujuran, dan ketika kita punya itikad yang tidak baik dan mengambil sesuatu yang bukan hak dan milik kita, itu akan menjadi persoalan bagi kita," terangnya.(*****)

PolewaliTerkini.Net