SIAPA CALON BUPATI POLMAN 2018



PERINGATAN...! "Pasang CCTV sebelum terlambat..."

< (( RAMADHAN COME AGAIN..! )) >

25/03/17

Ilustrasi Ruko Jadi Sarang Burung Walet.
Foto Fajaronline.com
Ilustrasi Ruko Jadi Sarang Burung Walet.
Foto SeputarSulawesi.com
POLEWALITERKINI.NET - Legislator Kabupaten Polewali Mandar, menyatakan perlu evaluasi terhadap kinerja aparat terkait soal penangkaran burung walet.  Hal ini disebabkan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet masih dinilai rendah sehingga perlu digenjot.

Walapun sudah ada Perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet, tetapi belum mampun mengenjot pendapatan daerah dari sektor penerimaan pajak burung walet.

Ketua Komisi II DPRD Polman, Agus Pranoto mengatakan, perlu ada langkah konkrit dilakukan SKPD terkait dalam mendongkrak penerimaan pajak sarang burung walet. Maraknya usaha burung walet di Polman sangat disayangkan dengan perolehan PAD yang tidak signifikan.

"Jika tahun 2016 targetnya hanya Rp. 60 juta rupiah maka harus ditingkatkan seiring banyaknya bermunculan sarang burung walet. Awalnya hanya di Wonomulyo tetapi saat ini sudah menyebar ke beberapa kecamatan di Polman," kata legislator Partai Golkar ini, Senin, (20/02/2017)

BACA : LBH Surati Pemkab Polman Terkait Sarang Walet di Wonomulyo
http://www.polewaliterkini.net/2017/04/lbh-surati-pemkab-polman-terkait-sarang.html

Menurutnya harus dicari agar permasalahan atas rendahnya pajak sarang walet. Jika masalahnya ada di Perda, maka perda itu sendiri kita akan revisi.

"Dua dinas terkait yakni Badan Pendapatan Daerah dan Satpol PP lebih proaktif turun ke lapangan melakukan pendataan jumlah pemilik sarang walet di Polman," harapannya.

Dia juga mendesak untuk dilakukan pendataan sarang walet, baik yang memiliki izin Ruko kemudian disulap jadi sarang walet maupun tak memiliki izin. Satpol PP sebagai penegak dan pengawal perda juga turun ke lapangan melakukan kros cek.

"Ini harus diantisipasi karena maraknya rumah tinggal maupun rumah toko dijadikan sarang walet," ungkapnya.

Data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah, target pemasukan pajak sarang burung walet hanya Rp.60 juta rupiah. Sementara realisasi mencapai Rp. 63 juta rupiah atau 105,04 persen.

Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Sukirman Saleh mengatakan, menjadi kendala karena sampai hari ini belum ada usaha sarang burung walet yang memiliki izin. Sehingga ketika ingin melakukan tindakan karena tidak patut melaporkan secara jujur omzetnya, pihaknya ingin mencabut izinnya tetapi mereka tak memiliki izin.

"Mereka membangun awalnya mengambil izin bangunan untuk rumah toko atau rumah tempat tinggal. Tetapi kemudian saat dibangun berubah menjadi sarang walet. Ini juga melanggar karena melakukan alih fungsi IMB," terang Sukirman.

Kendala kedua, lanjut Sukirman karena pajak sarang burung walet merupakan self asesment atau melapor sendiri omzetnya ke pihaknya. Disinyalir laporan pemilik walet tidak sesuai kondisi dilapangan mengakibatkan penerimaan pajak ke daerah juga masih kecil. Apalagi pemilik sarang walet tertutup dan tidak berada di Polman.

"Rata rata pemilik sarang walet berada di luar daerah seperti Makassar, Parepare bahkan dari Jawa. Sementara yang ada hanya penjaga sarang walet bukan pemiliknya. Makanya kami kesulitan melakukan penagihan pajak," terang mantan Kadiscapil ini.

Terkait target penerimaan pajak sarang burung walet, lanjut Sukirman, tahun 2017 akan ditingkatkan. Untuk awal tahun ini targetnya sama tahun 2016 lalu sebesar Rp. 60 juta rupiah, tetapi di perubahan nanti ditingkatkan. Tetapi Ia belum menyebutkan berapa besar peningkatan target pajak sarang walet.

Laporan  :  Z Ramadhana

Editor      :  Sukriwandi

0 komentar:

Posting Komentar

Berita Paling Populer

Football Live Scores

Standings provided by Polewali Terkinipolewaliterkini.net

loading...