SIAPA CALON BUPATI POLMAN 2018

Top 10 Google Trends

Rapat Pemantapan Penyaluran BSPS di Kecamatan Polewali
Tim Fasilitator Pendamping BSPS Menerima Pembengkalan
Dari Kordinator dan Pihak Distarkim Polman
POLEWALITERKINI.NET - Tahun Anggaran 2017 sebanyak 278 rumah mendapatkan Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 6 Kelurahan di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yakni Kelurahan Sulewatang, Darma, Polewali, Wattang, Lantora dan  Manding.

Masnaim Pengatur Fasilitator BSPS Reguler saat ditemui mengatakan, bahwa masyarakat penerima manfaat adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berkeluarga, memiliki legalitas tanah dan tidak dalam status sengketa, kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan belum pernah menerima BSPS maupun bantuan dari pemerintah 5 tahun terakhir, serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Besaran nilai bantuannya itu bervariatif tergantung tingkat kerusakannya, kalau rusak ringan Rp. 7.500.000, untuk rusak sedang Rp.10 juta, sementara rusak berat Rp. 15 juta." Ujarnya saat melakukan rapat pemntapan bersama tim Fasilitator di Kantor Distarkim.

Kebijakan pelaksanaan BSPS, ada dua jenis kegiatan, yakni peningkatan kualitas dan pembangunan rumah sehat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hadir dalam bentuk bantuan uang tunai secara stimulan melalui rekening sasaran.

"Akan memberi rangsangan swadaya ke MBR. Sehingga keinginan masyarakat bangkit dan berperan serta dalam pembangunan rumahnya sendiri." Ujar Masnaim.

Menurutnya, seluruh kegiatan masyarakat yang menjadi pelaku utama dengan sasaran MBR dikerjakan secara gotong royong tanpa pungutan biaya, tepat sasaran, waktu dan pemanfaatan sesuai kebutuhan rumahnya.

"Uang tersalur ke rekening penerima manfaat, kemudian di transfer ke toko bangunan yang sebelumnya telah ditunjuk masyarakat dengan pendampingan Fasilitator." Kata Masnaim. Rabu, 12 April 2017.

Sementara itu Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Polman.  Hj Muchda SE, M.Si mengungkapkan, dalam survey harga bangunan akan melibatkan masyarakat dan seluruh anggota kelompok penerima manfaat, sedangkan untuk kayu minimal kualitas kelas II.

"Jika warga penerima manfaat tidak setuju dengan kualitas bahan bangunan yang diantarkan toko bangunan yang telah ditunjuk, warga boleh menolak dengan tidak menandatangani serah terima, kemudian fasilitator mengusulkan pergantian bahan kepada toko bangunan sesuai kesepakatan." Hj Muchda SE, M.Si.

Laporan  :  Z Ramdhana

Editor      :  Sukriwandi

0 komentar:

Post a Comment

PolewaliTerkini.Net

Berita Populer

loading...