SIAPA CALON BUPATI POLMAN 2018

Hj Sakinah
POLEWALITERKINI. NET - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Hj Sakinah mengatakan, rencana Pemilihan kepala Desa (PILKADES) Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, terkendala anggaran dan Peraturan Daerah (PERDA).

Saat ini pilkades untuk kabupaten polman tidak terlaksana itu terkendala revisi Perda dan anggaran, karena peraturan daerah yang telah disahkan itu ada yang mau direvisi terkait perda tentang pilkades, juga persoalan  anggaran yang dibutuhkan.” Kata Hj Sakinah.

Dia lanjutkan, Pilkades tahun ini anggarannya cukup besar dari tahun lalu. Tercatat tahun 2017 ini sebanyak 40 desa yang akan melangsungkan pilkades dan menyusul tahun 2018 ada sekira 34 desa juga melangsungkan pemilihan.

Memang benar dalam 1 periode itu 3 kali kita melakukan pemilihan, tapi  kan bisa untuk tahun 2018 baru 2020 terakhir itu.” Kata Hj Sakinah yang juga mantan camat wonomulyo ini.

Dia tambahkan, meski pun kabupaten yang lain di sulbar sudah melakukan tahap proses perekrutan Balon Bakal Calon Kades namun tak bisa disamakan dengan Kabupaten Polman. Mereka sudah siap baik anggaran maupun regulasi perdanya.

Kita disini banyak yang belum siap dimana salah satunya adalah perdanya ada yang mau direvisi, yakni keterangan Domisili dan perangkat desa. ini kita belum dibahas dan mungkin kabupaten lain sudah siap semuanya.” Ungkap Hj. Sakinah.

Sementara itu Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMERDA) DPRD Polman. M Rudi mengatakan, Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pilkades memang ada yang akan direvisi berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ini terkait keterangan domisili calon, kalau yang sudah disahkan itu Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang keterangan domisili calon harus menetap di desa itu minimal 1 tahun, namun karena ada keputusan MK yang baru itulah kita anulir dan menjadi pembahasan di Perda untuk direvisi dan yang paling substansi disini adalah keterangan domisili.” Katanya.

Rencana revisi Perda akan dibahas tahun ini di APBD induk dan nantinya Perda baru tentang Pilkades yang mengatur syarat domisili calon dibolehkan dibawah 1 tahun.

Syarat Domisili calon minimal 1 tahun nanti tak berlaku lagi. Secepatnya juga akan membahas revisi Perda itu, kami punya target tahun ini bisa diselesaikan.” Ungkap M Rudi.

Laporan  :  Erwin Setiawan

Editor      :  Sukriwandi

0 komentar:

Post a Comment

PolewaliTerkini.Net

Berita Populer

loading...