SIAPA CALON BUPATI POLMAN 2018



PERINGATAN...! "Pasang CCTV sebelum terlambat..."

< (( RAMADHAN COME AGAIN..! )) >

09/04/17





POLEWALITERKINI.NET – Wakil Ketua II DPRD Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Amiruddin S.H angkat bicara terkait “TUDINGAN”, pihak DPRD  tak mau membahas anggaran Rencana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Polman. Minggu (09/04/2017).

Kata Amiruddin S.H, Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) serentak di Kabupaten Polman tahun ini, semuanya berpulang ke niat Pemerintah Kabupaten (PEMKAB). Kata dia, saat penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), anggaran ini tidak diikutkan.

Jangan justru menuding ke DPRD bahwa kami  tidak mau membahas soal Pilkades. Saat berbincang dengan Bagian Keuangan Pemkab Polman, yang datang bermohon bersama BKD di ruangan  Komisi I (Satu), itu tidak dibahas Item penganggaran Pilkades, bagaimana kami bisa membahasnya.” Ungkap Wakil Ketua II DPRD Polman. Amiruddin S.H.

Amiruddin S.H lanjutkan, jangan masalah ini seolah-olah pihak Dewan tidak menyetujui pembahasan Pilkades, dan jangan juga kami mau dibenturkan dengan para Kepala Desa hanya persoalan politik.

Jangan sampai teman-teman Kepala Desa tidak respect Karena menganggap masalah ini kandas di DPRD Polman,  tidak seperti itu.” Tegas Wakil Ketua II DPRD Polman. Amiruddin S.H saat RDP. Jumat (07/04/2017) lalu.

Andai ada diusulkan di RKA pasti sudah kita bahas karena memang juga ada aturannya itu. Apa sih yang tidak bisa, anggaran itu bisa direvisi loh!  kalau memang teman-teman di eksekutif punya niat untuk melangsungkan Pilkades tahun ini pasti bisa diupayakan.” Katanya.

Kalau saya dulu meskipun tidak ada dalam pembahasan anggaran karena tau sudah waktunya Pilkades maka langsung saja kita anggarkan Rp. 550 juta rupiah.  Lalu kita usulkan di Sekda untuk atur penganggarannya. bisa kok, sepanjang kita ada niat dan kemauan ingin melangsungkan pilkades.” Tambah legislator dari Partai PKB. Amiruddin S.H.

BACA : APDESI MINTA DPRD POLMAN...! PEMERINTAH DAERAH SEGERA GELAR PILKADES SERENTAK

Selain itu, ia juga menyoroti kinerja para pejabat sementara Desa. Dia katakan, pejabat sementara ini perlu dipertimbangkan. Alasannya, sudah terlalu lama menjabat sebagai Pjs Kepala Desa, sementara kinerjanya dinilai warga tak memuaskan.

Sudah banyak laporan yang masuk, para pejabat desa ini tidak sinergi dengan warganya. Programnya juga tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, apalagi para Pjs ini bukan orang tempatan, harusnya Pemerintah Daerah bisa melihat langsung kinerja para Pjs ini.” Ungkapnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Polman. M. Rudi mengatakan, persoalan sekarang ini adalah Pemerintah Daerah tidak memiliki anggaran untuk Pilkades, makanya tidak diusulkan.

Kenapa mau repot Pilkades, kemarin saja itu proses Pilkades menggunakan dana talangan atau meminjam di pihak ke 3 dan tahun ini kalau sudah sampai pada waktunya kenapa juga pemerintah tidak upayakan dengan menempuh jalan yang sama.” Kata M Rudi.

M Rudi, membenarkan bahwa tahun ini sudah sepatutnya melaksanakan Pilkades yang ke 2, sebab di tahun 2015 kemarin sudah terlaksana. Pilkades serentak saatnya dilaksanakan sebelum Pilkada Bupati Polman 2018 mendatang.

Dan kalau tidak dilaksanakan tahun ini, artinya pemerintah tidak mengikuti aturan dan Perundang-undangan yang mengatur akan hal itu.” Ucap M Rudi.
Laporan : Erwin Setiawan
Editor     :  Sukriwandi

0 komentar:

Posting Komentar

Berita Paling Populer

Football Live Scores

Standings provided by Polewali Terkinipolewaliterkini.net

loading...