SIAPA CALON BUPATI POLMAN 2018



PERINGATAN...! "Pasang CCTV sebelum terlambat..."

29/04/17





POLEWALITERKINI.NET - Menyikapi reaksi dan aksi aspirasi dari sekelompok pemerhati pembangunan yang tergabung dalam Forum LSM Polman mendatangi Komisi III DPRD Polewali Mandar untuk menyampaikan aspirasinya. 

Forum LSM ini mendesak agar melakukan hearing pemkab Polewali Mandar termasuk pihak terkait atas kegiatan relokasi pembangunan mesjid besar Merdeka Womulyo karena dinilai ada beberapa persoalan dilanggar. Senin, 17 April 2017 lalu diruang Komisi III DPRD Polewali Mandar.

BACA :  Tunggu Keseriusan Pemkab...! 2 Warga Wonomuyo Siap Fasiltasi Lokasi Lapangan SepakBola. 

BACA : Tunggu Keseriusan Pemkab...! 2 Warga Wonomulyo Siap Fasiltasi Lokasi Lapangan Sepak Bola 

Menurutnya hal yang dilanggar, baik aspek Sosial, cagar budaya maupun aspek hukum karena pembangunan relokasi masjid besar Merdeka Wonomulyo tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sementara kegiatan berjalan sejak tahun 2015 lalu.

Menyikapi hal itu. Kamis, 27 April 2017, bertempat di ruang aspirasi DPRD Polewali Mandar, Ketua Komisi III bersama anggotanya melakukan hearing kepada pemkab Polman dan panitia pembangunan masjid merdeka Womomulyo. 

Dalam hearing tersebut, komisi III DPRD Polman dengan pihak pemkab Polman dan penitia pembangunan masjid Merdeka Wonomolyo, yang dihadiri Pelaksana Harian Ketua DPRD Polman, Busman M.Yunus.

RDP ini dipandu langsung Ketua Komisi III DPRD Polman, Ir. Fariduddin Wahid, M.Si dan dihadiri anggota Komisi III, diantaranya, Ir. Hj.Nuraliah Latif, Drs H.Hasanuddin, Nahar M.Bakri, SE dan Raden Mulyo. Sementara dari pihak pemkab Pola, Kabag Pembangunan, Hassani, dari Inspektorat, H. Januari, dari dinas Tarkim. Irwan, Camat Wonomulyo, H. Umbar dan Lurah Sododadi dan mewakili Ketua Pembangunan masjid merdeka Wonomulyo, H. Alimuddin karena Ketua panitia pembangunan masjid merdeka, Asrul Ambas berhalangan serta perwakilan Kemenag Polman, H. Lahada termasuk Kabag Humas Setwan Polman dan staf.

Ketua Komisi III DPRD Polman, Farududdin Wahid minta kepada pemkab Polman maupun panitia pembangunan masjid mereka menjelaskan secara detail tentang apasih sesungguhnya persoalan relokasi pembangunan masjid merdeka wonomulyo, seperti disampaikan sejumlah pemerhati pembangunan di Polman termasuk surat dari Ombudsman Sulbar perihal permintaan perhentian sementara pembangunan masjid besar merdeka Wonomulyo tertanggal, 2 Desember 2016, yang ditandatangani kepala perwakilan Ombudsman RI Prov.Sulbar, Lukman Umar, S.Pd, M.Si.

Menurut Fariduddin Wahid, sebelumnya Komisi III DPRD Polman telah mengeluarkan rekomendasi untuk mendorong percepatan kegiatan pembangunan relokasi masjid merdeka Wonomulyo dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tiga aspek, yakni, apsek sosial, aspek cagar Budaya dan asek Hukum dan jika tidak bertentangan ketiga aspek itu, maka tidak ada alasan untuk dihentikan kegiatan pembangunan masjid merdeka Wonomulyo. 

Tetapi lanjut Fariduddin Wahid, dalam perjalanannya berdasarkan aspirasi disampaikan rekan-rekan pemerhati pembangunan (LSM) dan hasil kajian temuan investigasi Ombudsman RI perwakilan Sulbar sebagai tindak lanjut laporan pemerhati pembangunan, ditemukan adanya indikasi maladminitrasi berupa penyalagunaan wewenang dan penyimpanan prosedur oleh pemkab Polman dan Kemenag Polman. Sehingga rekomendasi dikeluarkan DPRD Polman bertentangan dengan fakta lapangan.

Secara marathon peserta rapat dengar pendapat, diantaranya, Sekretaris Inspetorat Polman, Januari menilai kalau pembangunan relokasi masjid merdeka Womulyo itu belum melihat adanya temuan, tetapi hanya terjadi ketrlambatan proses regulasi sehingga pihaknya menawarkan agar kedepan hendaknya kita memperbaiki regulasi untuk menghindari potensi terjadinya kesalahpahaman warga yang berpotensi terjadinya konflik internal.

Kabag Pembangunan pemkab Polman, Hassani dalam kesempatana itu juga menyampaikan, kalau pembangunan relokasi masjid Merdeka Womulyo itu, berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Pariwisata Kabupaten Polman, itu tidak masuk dalam kasawan Cagar Budaya sehingga dianggap tidak ada masalah. 

Senada dengan Camat Wonomulyo, H.Umbar, S.Sos mengatakan, lokasi pembangunan masjid Merdeka Wonomulyo tidak masuk dalam kawasan cagar Budaya, bahkan pihaknya mengakui kalau selama ini tidak pernah didatangi oleh warganya, yang merasa keberatan pemindahan/keberadan  pembangunan masjid Merdeka dilokasi bekas lapangan volley Baal (Alun-Alun).

Menurut Umbar, awalnya panitia pembangunan masjid merdeka Wonomulyo bermohon kepada pemerintah untuk dipindahkan dari lokasi lama ke lokasi baru dengan pertimbangan bahwa kondisi bangunan itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan sangat terganggu dari kebisingan lalulangnya kendaraan,yang melintasi jalan Trans Sulawesi, bahkan adanya pelebaran jalan Trans Sulawesi dimana pembangunan masjid lama terkena bahu jalan utamanya Manara masjid tersebut. 

Selain itu, tambah Umbar, lokasi lama tidak ada lagi tempat parkiran kendaraan bagi jamaah yang hendak melakukan ibadah, sementara pihak kontraktor pelaksana tidak keberatan sehingga disepakati relokasi pembangunan masjid ke lahan ex lapangan Volly Baal Wonomulyo.

Menjawab Ketua Komisi III DPRD Polman, Fariduddin Wahid tentang adanya sekelompok warga Wonomulyo menilai kalau pembanguan relokasi masjid Merdeka Wonomulyo akan menghilangkan identitas komunitas Jawa. Menurut Umbar, kalau ada oknum mengatasnamakan suku Jawa dan sebagai suku Jawa tulen dirinya tidak mengetahui dan hingga sekarang belum ada penyampaian yang protes keberadaan pembangunan relokasi masjid merdeka tersebut dan tidak ada masalah.

Terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pihak dinas Tarkim diwakili Irwan menyatakan, masalah proses penerbitan IMB dirnya akan melaporkan pimpinannya walaupun sesungguhnya tidak ada masalah karena jika suatu pembangunan dilakukan, maka sanksinya sangat jelas, yakni denda 50 persen dari anggaran untuk pembangunan umum tetapi untuk pembangunan masjid Merdeka itu adalah milik pemkab sendiri sehingga dendanya hanya nol (0) persen. 

Dari pernyataan disampaikan Irwan mewakili dinas Tarkim itu, mendapat tenggapan dari anggota Komisi III juga menyoroti kinerja SKPD tehnis tentang katerlambatannya untuk melakukan proses penerbitan IMB dimaksud, padahal kegiatan pembangunan telah berjalah sejak tahun 2015 lalu. 

Nahar M.Bakr, misalkan persoalan IMB secara tehnis adalah rananya SKPD tehnis tetapi masalahnya adalah IMB hingga sekarang belum terbit sementara kegiatan pembangunan telah dilakukan sejak tahun 2015 lalu dan bagaimana kita yakinkan masyarakat. Sangat disayangkan, apakah pemerintah tidak malu terhadap masyarakat bahwa pemerintah sendiri mengeluarkan peraturan/ regulasi tetapi justru dilanggar diri, tegas legislator PAN itu. 

Apakah tidak menjadi konflik dan temuan dikemudian hari bahwa masjid merdeka Wonomulyo itu adalah milik pemkab berdasarkan IMB diusulkan. Bagaimana mengaturnya kesflow antara bantuan masyarakat dan pemkab itu sendiri melalui APBD yang jumlah cukup besar.” Tegas Nahar M. Bakri dengan nada tanya.

Sementara anggota Komisi III, Hj. Nuraliah Latif membeberkan kalau pemerintah telah mengucurkan anggaran untuk pembangunan masjid merdeka Wonomulyo sejak tahun 2015 hingga 2017 mencapai Rp 6,5 Miliar, baik bersumber dari APBD pokok maupun APBD dalam bentuk Hibah terdiri dari APBD 2015 dalam bentuk Hibah sebanyak Rp 5 miliar dan APBD Pokok Kabupaten Polman tahun 2017 sebesar Rp 1,5 Miliar.

Dalam menyikapi aspirasi dari pemerhati pembangunan (LSM) bahwa pembangunan masjid Merdeka Wonomulyo tidak memiliki IMB sehingga Nuraliah Latif meminta kepada pemerintah agar menghentikan untuk sementara kegiatan pembangunan tersebut sebelum IMBnya terbit dan diharapkan agar ketika IMB sudah terbit, pihak pelaksana kegiatan langsung memasang di lokasi biar masyarakat mengetahui.

Dalam kesempatan itu, legislator partai Hanura itu menyoroti kinerja SKPD terkait. Seperti dikutif hasil temuan LSM tentang melanggaran Cagar Budaya dan Ombudsman Sulbar tentang adanya maladminitrasi sementara kabag Pembangunan pemkab Polman maupun Camat Wonomulyo menyatakan tidak masuk dalam kawasan cagar Budaya, dan menganggap tidak ada masalah. Padahal kegiatan pembanguan berjalan sejak tahun 2015 lalu sementara tidak memiliki IMB.

Lain halnya anggota Komisi III, Drs. H. Hasanuddin menilai jika pembangunan masjid seperti itu dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD pokok dan APBD dalam bentuk Hibah Kabupaten Polman sejak tahun 2015 mencapi Rp. 6,5 Miliar belum termasuk sumbangan jamaah atau donatur berarti sudah over anggaran. 

Yang harusnya lanjut Drs. H.Hasanuddin, pemerintah harus mengkaji dengan cermat mengenai pembebanan anggaran APBD. Apalagi tidak jelasnya jumlah anggaran dibutuhkan yang diserap dari APBD Polman sehingga terjadi tumpang tindihnya anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2015 dan Tahun 2017.

Dalam kesempatan itu, Pengurus pembangunan masjid Merdeka Wonomulyo, H. Alimuddin melaporkan, selain dana yang bersumber dari pemerinah melalui APBD Hibah sebesar Rp 2,3 Miliar dari Rp 2,5 Miliar setelah dipotong untuk pajak PPH dan PPN yang diterima tahun 2016 lalu sedangkan dari jamaah dana telah terkumpul sebanyak Rp 1,5 Miliar. Bahkan ada donotur telah menyumbangkan batu merah hingga selesai pembangunan masjid merdeka Wonomulyo dan 280 sak semen secara gratis.

Dari hasil pertemuan dengar pendapat antara pemerintah, panitia pembangunan masjid Merdeka Womulyo dan Komisi III DPRD Polman telah disepakati bahwa kegiatan pembangunan masjid untuk sementara dihentikan sebelum terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

Selama IMB belum terbit, kegiatan pembangunan masjid Merdeka Wonomulyo untuk sementara dihentikan.” Tegas Fariduddin Wahid. 

Laporan : Andi Rasyid Mordani

Editor     : Sukriwandi


0 komentar:

Posting Komentar

Berita Paling Populer

Football Live Scores

Standings provided by Polewali Terkinipolewaliterkini.net

loading...