SIAPA CALON BUPATI POLMAN 2018



PERINGATAN...! "Pasang CCTV sebelum terlambat..."

< (( RAMADHAN COME AGAIN..! )) >

11/04/17

Plt Dpd golkar Muslim Fattah
POLEWALITERKINI.NET - Pelaksana Harian Dewan Perwakilan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Muslim Fattah mengaggap Pemerintah Daerah (PEMKAB) keliru soal kantor Golkar selama ini. Selasa (11/04/2017).

Usai mengikuti pertemuan antara para kader dan beberapa Anggota DPRD   Golkar dan Pemerintah Daerah, Muslim Fattah menegaskan bahwa Golkar setuju dan tidak menghalang-halangi perencanaan tata ruang yang dilakukan oleh pemda, tetapi tidak berarti bahwa Golkar setuju untuk dirugikan, karena rencana pembangunan tersebut masuk pada wilayah yang sejak 1969 kantor Golkar sudah berdiri.

"Golkar sudah hampir 50 tahun ada di tanah tersebut,dan perlu diingatkan yang pernah memimpin disana diantaranya kolonel purn. Muhidin sejak 1969 sampai 1987, kolonel purn. Hamid Pababari 1988, kolonel purn. Hamid Abdurahman, 1988 - 1993 yang kemudian dilanjutkan H.M Masdar Pasmar 1993." Ungkap Muslim Fattah.

Tahun 1994 diterbitkan sertifikat korpri dan rumah jabatan dalam rangka menindakanjuti Undang-undang pengamanan aset-aset negara, kalau melihat sertifikat yang diatas namakan korpri luasnya itu 972 meter bujur sangkar dan posisi batasnya itu sudah benar jadi kalau 972 itu ukurannya 30x30 dan berada disampingnya itu ukuran kantor partai Golkar dan halamannya juga 30x30, kantor Golkar jauh lebih lama dibanding kantor korpri di lokasi tersebut. tambahnya.

Pertemuan yang dilaksanakan. Senin 10 April 2017 disalah satu ruangan rapat  di kantor Bupati Polman melahirkan kesepakatan diantaranya melihat kembali seperti apa sejarah dan pengambilan kebijakan pemerintah, diharapkan agar tokoh-tokoh Golkar dihadirkan untuk memberikan masukan serta penjelasan, mempertanyakan peta blok di pertanahan, dan melakukan pengukuran ulang sesuai dengan​ sertifikat yang ada apakah sudah sesuai atau tidak ?.

Dalam kesempatan tersebut Pelaksana Tugas harian Dpd Golkar. Muslim Fattah membacakan isi dari sertifikat tersebut.

"Kalau dibaca klausulnya disini sebidang tanah terdiri diatasnya terdapat sebagai bangunan permanen untuk keperluan korpri kabupaten Polewali Mamasa, sudah sangat jelas sertifikat hanya menyebutkan satu kantor dan kantor Golkar tidak masuk dalam peta yang dimaksud." Ungkap Muslim Fattah.

Jika ingin dilakukan ruslah, harus yang adil sesuai proporsi lokasi yang ditempati sejak 1969 lalu.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi. Syarifuddin senada dengan Muslim Fattah Menjelaskan bahwa pertemuan tersebut ada empat kesimpulan yang diambil, yakni pengembalian tata batas sesuai sertifikat dan kondisi lapangan apakah sertifikat tersebut kantor Golkar juga masuk, win-win solution.

Pertemuan yang digelar tertutup ini diikuti oleh sejumlah instansi terkait serta Badan pertanahan Polewali Mandar, Anggota DPRD Polman serta anggota partai Golkar.

Sementara itu bidang Penyelesaian Perkara Sengketa Lahan BPN Polman. Nurfuad Mudji mengatakan, sertifikat yang ditunjukkan oleh pemda adalah sertifikat kepemilikan status lahan yang ada disekitar Rumah jabatan milik Pemerintah dan ada setifikat atas nama pemda, namun kita kembali akan melakukan pertemuan untuk mencari tapal batas antara bangunan kantor golkar dengan rumah jabatan karEna belum diketahui apakah golkar masuk dalam batasan area yang dimaksud. Katanya

Laporan  :  Erwin Setiawan

Editor      :  Sukriwandi

0 komentar:

Posting Komentar

Berita Paling Populer

Football Live Scores

Standings provided by Polewali Terkinipolewaliterkini.net

loading...