PIFAF 2017

Rabu, 13 September 2017

Kiri, Gedung SLB Polewali dan Bendahara Serkolah Rusli
POLEWALITERKINI.NET - Peralihan kewenangan SMAN/SMK dari Pemerintah Kabupaten ke Provinsi menimbulkan masalah baru. Seperti dialami SLB Polewali pendanaan sekolah yang siswanya dari kalangan disabilitas atau berkebutuhan khusus tak jelas sekira 9 bulan.

Alasan tak cairnya Dana Sekolah Luar Biasa (SLB) ini karena tak memenuhi dokumen persyaratan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), sehingga 3 triwulan atau hampir 9 bulan tak kunjung cair. Proses belajar pun terancam terhenti.

Kepala Sekolah SLB Polewali, Aco Hammadeng saat ditemui di ruangannya mengatakan, akibat dana Bos yang belum juga cair pihaknya harus memutar otak mencari pinjaman kiri kanan untuk memenuhi biaya operasional supaya proses belajar mengajar berjalan terus sebagaimana mestinya.

"Iya, bendahara yang berusaha cari pinjaman menutupi supaya SLB ini tetap eksis." Ungkapnya. Kamis, 12 September 2017.

Dimasa transisi lanjutnya, semua berkas persyaratan yang diminta Diknas Provinsi sudah dipenuhi.

"Berkas dokumen yang diminta sudah kita lengkapi dan dikirim kesana." Jelas Aco Hammadeng.

Sementara itu, bendahara dana BOS SLB Polewali, Rusli mengungkapkan semasa kewenangan SLB masih ditangani kabupaten, dana BOS hampir selalu rutin tepat waktu.

"Barusan tahun ini dana BOS terlambat seperti ini, tahun lalu masih lancar." Kata Rusli.

Selain itu, kata dia, lambatnya pencairan dana Bos berdampak pada terpendingnya sejumlah program sekolah seperti  pembelian alat bantu peraga.

"Iya, kita tunda dulu pengadaan alat peraga kesenian, olahraga dan lainnya." Ucap Rusli.

Meski demikian tersendatnya dana BOS tidak menyurutkan semangat belajar mengajar para guru dan siswa, karena seluruh SLB di Sulbar juga mengalami nasib yang sama dengan SLB Polewali.

"Jumlah siswa disini sekira 70 orang, kemarin saya dengar kabar bukan hanya SLB Polewali yang dana Bos-nya belum cair tapi seluruh Sulbar." Terang Rusli.

Laporan  :  Z Ramadhana.