.

.

Selasa, 26 Februari 2019

Panitia Dari LPP Mandat Membuka Acara Seminar
Suasana Seminar di Gedung Sinar Mas Polewali
Hadir Sebagai Pembicara
POLEWALITERKINI.NET – Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu), ancaman keamanan dan serangan siber merupakan hal yang patut diwaspadai, Antisipasi Ancaman itu Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) bekerjasama Lembaga Pengawasan Publik Amanah Pemuda Nusantara (LPP Mandat) gelar seminar deteksi ancaman keamanan dan siber 2019. Sabtu (23/2/2019).

Seminar bertemakan "Bersama Mengantisipasi Ancaman Keamanan dan Serangan Siber terhadap Penyelenggaraan Demokrasi Pileg dan Pilpres 2019" berlangsung di Aula Hotel Sinar Mas, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali.

Hadir sebagai pembicara Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Polewali Mandar, Ahmad Syaifuddin, Sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Polewali Mandar Alimuddin, Kaur bin Ops (KBO) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resort (Polres) Polewali Mandar, Ipda Mulyadi, dan Staf Ahli Bupati Bidang Hukum H. Sarja.

Dari puluhan orang dari berbagai unsur sebagai peserta yakni, pelajar, mahasiswa, tokoh politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat.

Panitia dari LBH - Sulawesi Barat, Sukriwandi menuturkan, sasaran kegiatan ini adalah untuk mewujudkan keamanan dan kondisi siber yang kondusif dalam rangka mendukung penyelenggaran Pemilu 2019.

"Tema ini kita angkat karena bersentuhan langsung dengan UU ITE dan kehidupan masyarakat dewasa ini yang tidak bisa lepas dari media sosial untuk berbagi informasi namun rentan terjadi kejahatan seperti ujaran kebencian, fitnah, dan penyebaran hoaks." Kata Sukriwandi.

Ketua Bawaslu Polewali Mandar, Ahmad Syaifuddin pada kesempatannya menjelaskan tentang potensi permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Yang pertama adalah soal keterwakilan perempuan. Jika di suatu daerah keterwakilan caleg perempuan kurang dari 30%, maka caleg pria akan digugurkan meskipun memenuhi syarat lalu digantikan oleh caleg perempuan." Kata Ahmad Syaifuddin.

Potensi selanjutnya adalah caleg dari partai yang tidak mempunyai perolehan suara melewati ambang batas 4% tidak bisa duduk sebagai anggota legislatif walaupun perolehan suara caleg yang bersangkutan di daerah pemilihan mencukupi.

"Selanjutnya adalah keharusan bagi KPPS di TPS untuk mengumumkan caleg yang dicoret dari surat suara. Tiga hal ini berpotensi menjadi masalah di Pemilu 2019 nanti." Ungkap Ahmad Syaifuddin.

Sekretaris Kesbangpol Polewali Mandar Alimuddin berpendapat, secara umum kondisi Polewali Mandar menjelang Pemilu 2019 terbilang kondusif.

"Berdasarkan indeks tingkat kerawanan Pemilu yang dirilis oleh Bawaslu RI, Sulbar tidak termasuk dalam 15 provinsi yang berkategori rawan." Jelas Alimuddin.

Kesbangpol Polewali Mandar berperan untuk meredam, mengantisipasi, dan mencegah kemungkinan masalah yang timbul.

"Salah satu upaya kami adalah menempatkan baliho ajakan menghindari hal-hal yang berpotensi merusak penyelenggaraan Pemilu di beberapa titik strategis serta mendistribusikannya ke seluruh kecamatan." Ujar Alimuddin.

Para peserta serius mengikuti seminar dengan mengajukan beragam pertanyaan, mulai dari peretasan data, penyebaran hoaks, sampai mekanisme pencoblosan surat suara bagi pemilih yang buta huruf.(*)

PolewaliTerkini.Net

Populer Minggu Ini