Iklan


 

Refleksi Hari Jadi Kabupaten Polman ke-66 Pemerataan Pembangunan, keadilan Sosial dan Ekonomi Sudahkah Masyarakat Merasakan ?

Selasa, 30 Desember 2025 | 13:28 WIB Last Updated 2025-12-30T05:28:22Z

Andi Agung Tokoh Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar (Foto : Nadi).

PolewaliTerkini.Net - POLMAN - Menjejakkan ingatan pada perjalanan panjang Kabupaten Polewali Mandar (Polman) di sebuah tanah yang lahir dari kearifan leluhur, ditempa oleh sejarah dan terus bergerak menatap masa depan. Hari Jadi Kabupaten Polman bukan sekadar penanda waktu, melainkan momentum refleksi atas jati diri, perjuangan dan harapan bersama. 


Kabupaten Polman berdiri di atas fondasi budaya Mandar yang luhur. Nilai sipamandaq, siri’, lokko’ dan semangat persatuan telah menjadi nafas kehidupan masyarakatnya jauh sebelum terbentuknya pemerintahan modern. Dari pesisir hingga pegunungan, dari tradisi maritim hingga pertanian, leluhur kita telah mewariskan ketangguhan, kecerdikan, dan etika hidup yang berakar kuat pada keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.


Dalam lintasan sejarah Kabupaten Polman pernah melewati masa-masa sulit penjajahan, keterbatasan dan berbagai tantangan pembangunan. Namun semangat kebersamaan dan daya juang masyarakat tidak pernah padam. Dari generasi ke generasi, daerah ini terus tumbuh, beradaptasi, dan memperbaiki diri. Menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dan kebersamaan sebagai jalan kemajuan.


Hari Jadi  Kabupaten Polman, juga mengajak kita bercermin: sejauh mana pembangunan telah menghadirkan keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan pelayanan yang bermartabat bagi seluruh masyarakat? 


Ke depan Kabupaten Polman dituntut untuk tidak hanya maju secara fisik dan ekonomi, tetapi juga matang secara sosial dan budaya. Kemajuan harus berjalan seiring dengan pelestarian identitas Mandar, penguatan pendidikan, pemberdayaan pemuda serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.


Untuk itulah mengajak untuk berfokus pada pemerataan pembangunan dan Kesejahteraan Sosial. 


Pembangunan sejatinya tidak hanya diukur dari deretan bangunan megah, pertumbuhan ekonomi atau angka statistik semata, melainkan dari sejauh mana mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Di sinilah perlunya berhenti sejenak untuk bercermin secara jujur, apakah pembangunan yang berlangsung hari ini telah benar-benar dirasakan secara merata?


Masih terdapat jurang yang nyata antara pusat dan pinggiran, antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Serta antara mereka yang mudah mengakses layanan publik dan mereka yang tertinggal di sudut-sudut daerah. 


Infrastruktur dibeberapa wilayah terus berkembang sementara di wilayah lain baik jalan, pendidikan, kesehatan dan akses ekonomi masih menjadi persoalan mendasar. Ketimpangan ini bukan sekedar persoalan teknis, tetapi menyangkut rasa keadilan sosial.


Kesejahteraan sosial pun belum sepenuhnya menjangkau semua. Program bantuan sering kali bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan kemiskinan struktural. 


Tidak sedikit masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, menghadapi keterbatasan lapangan kerja. Serta minimnya dukungan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi.


Kritik ini bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan panggilan untuk memperbaiki arah dan cara. Pembangunan yang terpusat, elitis dan berorientasi jangka pendek berisiko memperlebar ketimpangan. 


Sebaliknya pembangunan yang berpihak pada masyarakat kecil, berbasis kebutuhan riil daerah dan melibatkan partisipasi publik akan melahirkan keadilan dan keberlanjutan.


Oleh karena itu, pemerataan harus menjadi ruh kebijakan. Setiap wilayah berhak atas akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang layak, infrastruktur yang memadai, dan kesempatan ekonomi yang adil. 


Pemerintah, bersama seluruh elemen masyarakat, dituntut untuk lebih peka mendengar suara dari bawah suara yang sering kali sunyi namun sarat makna.


Hal ini hendaknya menjadi pengingat bahwa tujuan akhir pembangunan adalah martabat manusia. Ketika satu kelompok tertinggal, maka pembangunan belum dapat disebut berhasil. 


Hanya dengan keberanian mengakui ketimpangan dan komitmen memperbaikinya, pembangunan dapat benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan sosial yang adil dan merata.


66 tahun Kabupaten Polman, pemerataan pembangunan, keadilan sosial dan ekonomi sudah kah masyarakat merasakan?


Oleh : Andi Agung Tokoh Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.

iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Refleksi Hari Jadi Kabupaten Polman ke-66 Pemerataan Pembangunan, keadilan Sosial dan Ekonomi Sudahkah Masyarakat Merasakan ?

Trending Now

Iklan

iklan