***...***

.

Minggu, 16 Juni 2019



POLEWALITERKINI.NET – Personil Satuan Polisi Air dan Udara Polres Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, melakukan pengamanan atas kedatangan dan keberangkatan Kapal Penumpang KM Sabuk Nusantara 93 GT. 1275 di Pelabuhan Silopo. Minggu (16/08/2019).

Kapal penumpang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Silopo, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, yang sebelumnya bertolak dari pelabuhan Palippi, Kabupaten Majene pada titik koordinat S 3` 18'47.4336" E 118' 50'57.7824, pada pukul 09.00 wita di Nahkodai oleh ABDULLAH ZAIN.

Dari Kabupaten Majene kemudian menuju pelabuhan tanjung Silopo dengan jumlah muatan penumpang  460  orang dan sandar di pelabuhan tanjung silopo pada pukul  15.50  wita.

Kemudian pada pukul 17.30 wita Kapal KM Sabuk Nusantara 93 GT 1275 bertolak dari pelabuhan tanjung silopo pada titik koirdinat S 3' 28'38.9604"  E 114' 26'49 2128" dengan jumlah Penumpang tambahan 23 orang dengan tujuan Kota Baru, Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan itu pihak Satuan Polair memberikan himbauan Kepada Nahkoda Kapal agar memperhatikan kondisi cuaca untuk keamanan dan keselamatan dalam pelayaran. Dan untuk penumpang agar menjaga anak- anak dan barang bawaannya selama berada diatas kapal .

Selain itu mengimbau selama perjalanan di atas kapal para penumpang jangan ada yang mengkonsumsi Minuman Keras. Situasi bongkar muat kapal berjalan lancar serta situasi aman dan kondusif.(***)

Lokasi Proyek dan Tampak Awak Media
Bersama Konsultan
Baju Putih Konsultan dan Pelaksana Kerja
Lokasi Pembangunan TPO Kedua
POLEWALITERKINI.NET – Dua titik proyek Tanggul Pemecah Ombak (TPO) penahan abrasi di pantai Mampie, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, dikeluhkan warga.

Pasalnya, proyek Balai Wilayah Palu, Sulteng, yang dikerjakan CV. Triga Cipta Abadi tersebut dinilai banyak menggunakan batu breker (Batu Yang Dipecahkan).

Proyek penahan abrasi tersebut berdasarkan papan proyek dianggarkan sebesar Rp. 7. 428.419.000 dengan waktu pelaksanaan 300 hari kalender tahun 2019,  2 titik pembangunan tanggul penahan abrasi ini berada di lokasi yang berdekatan.

Salah satu, Warga Polewali, Asyari mengungkapkan, pada saat meninjau langsung lokasi proyek ia melihat banyaknya penggunaan batu kecil atau batu gajah yang sudah di breker (Dipecahkan) digunakan pada pembuatan TPO ini, sehingga dirinya menilai secara teknis batu breker otomatis urat batunya sudah goyang bahkan berpotensi gampang mengalami pelapukan.

"Batu breker sebenarnya sudah tidak layak digunakan untuk pembuatan tanggul penahan abrasi lebih baik menggunakan batu gajah bulat yang memang sudah terbentuk dari proses sedimentasi batuan alami." Ujarnya, saat ditemui, Minggu 16 Juni 2019.

Menurut Asyari, batu gajah yang masih bulat alami mudah menyatu dengan terumbu karang yang ada di laut, Kata dia,  pada proyek TPO sejenis yang dikerjakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPBD) kualitasnya lebih bagus karena lebih dominan menggunakan batu gajah.

"Nah, disinilah kekurangan batu breker gampang lapuk, Apalagi kalau kena air laut bisa mempengaruhi pelapukan batu."
Ungkap Asyari.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Konsultan proyek TPO Mampie, Mawardin membenarkan jika batu yang paling banyak digunakan adalah batu yang berasal dari Sekka-sekka, Kecamatan Mapilli, Kendati demikian , pihaknya juga tetap menggunakan batu gajah yang sudah terbentuk secara alami.

"Yang disini (tahap II) ini kita lebih banyak menggunakan batu yang terbentuk secara alami disana dibandingkan dengan di tahap pertama yang telah selesai dikerjakan karena  pada pekerjaan tahap 1 (pertama) volumenya memang lebih kecil dibanding yang ke 2." Terang Mawardin saat ditemui di Lokasi proyek. Jumat, 14 Juni 2019.

Dia menambahkan, ke 2 pekerjaan ketinggiannya sama yakni dengan elevasi 2. Proyek APBN tersebut juga menggunakan timbunan tanah pada bagian tengah, Mawardin juga menyampaikan jika hal itu dilakukan karena untuk pembuatan jalan yang akan dilalui alat berat.

"Tapi setelah dirampungkan tanahnya akan disiram." Beber Mawardin.

Dia menegaskan, berdasarkan spesifikasi batu kecil yang digunakan jaraknya kurang dari satu meter sebagai pengunci sementara tetapi di atas satu meter barulah kemudian menggunakan batu gajah.

"Proyek ini dominan dikerjakan alat berat termasuk untuk pemasangan batu pengancing dan kalaupun ada tenaga manusia paling satu orang yakni helpter yang juga bertindak.” Katanya.

Ditempat yang sama, Pelaksana proyek, Reski mengatakan, penggunaan batu berukuran kecil hanya digunakan sebagai pengancing saja.

"Batu kecilnya kita gunakan sebagai pengancing karena tidak mungkin juga menggunakan batu besar semua." Tandasnya.

Laporan  : Achmad Gazali

Surat dan Tanda Terima
POLEWALITERKINI.NET – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tergabung dalam Lintas Kerjasama Antar Lembaga (Linkar) di Kabupaten Polman, menyayangkan sikap pihak Kejari Polewali lantaran surat permintaan audiens tak di respon.

Melalui Sekertaris Linkar, Erwin (Ketua LSM Amperak) menilai pihak Kejari seolah olah enggan bersinergi dengan para Ngo di Kabupaten Polman.

"Pihak Kejari Polman nampaknya enggan bekerjasama dengan para Lsm di Polman dan tak mendukung upaya penegakan tindak pidana korupsi. Kami sesalkan Jajarannya yang seolah olah  tidak menerima dukungan dari masyarakat  tentang  upaya pemberantasan korupsi.” Kata Erwin Via Telepon. Minggu (16/06/2019).

Kata Erwin, sejak 3 bulan lalu surat kami masuk untuk audiens dengan pak Kajari  namun hingga saat ini surat kami belum direspon dan tidak pernah ada konfirmasi dari pihak kejaksaan padahal surat kami ini hanya untuk  berkordinasi.

“Ini hanya koordinasi mempertanyakan mana kasus yang belum tuntas dan seperti apa kerja kerja yang dilakukan oleh Tim TP4D pada semua kegiatan Fisik di Kabupaten Polman supaya kita juga  bisa melakukan pengawasan.” Jelas Erwin.

Menanggapi hal itu Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Polman, M Subhan SH  yang dikonfirmasi mengatakan, kalau untuk pemberantasan Kasus Korupsi kita sih sepenuhnya mendukung dan  menampung semua jikalau ada laporan warga.

Namun lanjutnya, terkait surat teman teman Ngo yang masuk dan kenapa belum ada jawaban dari kami sebab surat tersebut mungkin belum sampai ke Meja pak Kajari.

Selain itu akhir akhir ini pihaknya sibuk  konsolidasi ke kejaksaan tinggi (Kejati) Sulselbar terkait perkara Tindak pidana Korupsi kasus lampu jalan di Polman yang tak lama lagi akan disidangkan.

“Kami jarang ditempat karna sibuk, mungkin teman teman jaksa belum ada yang liat suratnya makanya belum ditindak lanjuti karena kesibukan.” Jelas Kasi Intel Kejari Polewali, M Subhan.

Laporan  : ERW

Rabu, 12 Juni 2019

Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar. Foto Kominfo
POLEWALITERKINI.NET - Bupati Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Andi Ibrahim Masdar (AIM) meminta warganya yang tanahnya akan digunakan dalam pembangunan pelebaran jalan Negara untuk mengikhlaskan atau merelakan dibangun.

Demikian Andi Ibrahim Masdar (AIM) menyampaikan kepada seluruh masyarakat Polman sebelum pelaksanakan ibadah Sholat Ied di Lapangan Pancasila, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali. Rabu (05/06/2019).

Kata AIM insya Allah tahun ini Pemerintah akan berencana membangun perluasan Fasilitas jalan Negara 4 lajur mulai dari depan Kantor Hajji Kalla Sarampu, Binuang sampai depan SMP Negeri 1 Wonomulyo.

"Melalui kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Polewali Mandar, bahwa insya Allah tahun ini kita akan memperluas jalanan dari Polewali ke Wonomulyo, jadi kepada masyarakat yang rumahnya di jalan Negara untuk bisa merelakan untuk bisa kita memperluas jalan menjadi 4 lajur." Kata AIM.

Selain itu Bupati AIM tetap berkomitmen bersama Wakil Bupati HM Natsir Rahmat menjalankan 4 misi pembangunan di periode ke 2, yakni PERTAMA mewujudkan taraf hidup yang lebih baik dan sumber daya manusia berkualitas dan religius.

KEDUA memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi keunggulan wilayah, KETIGA mengembangkan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan, KEEMPAT mengingatkan semua tentang 2 hal yakni pendidikan dan kesehatan.

“Untuk mewujudkan misi ke 4 ini saya mengingatkan bidang pendidikan, terutama para orang tua memperhatikan pendidikan anak anak khususnya kelompok anak usia 16 sampai 18 tahun atau SMP/SMA, sekolahkan dan motivasi mereka untuk belajar karena warisan terbaik bukanlah harta melainkan ilmu.” Jelas Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar.

“Bidang kesehatan, saya memohon kepada Bapak/Ibu sekalian dengan segala hormat untuk selalu memeriksakan diri di tempat tempat fasilitas kesehatan terdekat, ada puskesdes, puskesmas, apalagi Rumah Sakit yang kita bangun di dara dan Wonomulyo.” Sambung AIM.

Laporan  :  Sukriwandi

Kiri, Bupati AIM dan Sekda Polman Andi Bebas Manggazali
POLEWALITERKINI.NET – 8 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar (Polman) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) di Pecat Tidak Dengan Hormat (PTDH). Pemecatan ini karena dari seluruhnya 6 diantaranya terlibat praktek korupsi yang memiliki kekuatan hukum tetap.

BERITA TERKAIT : SEKDA POLMAN : TERKAIT 8 DIPECAT, ASN JANGAN BEKERJA BERTUAN?

Ini juga menindaklanjuti surat keputusan bersama (SKB) Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PAN RB Syarifuddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. Ke 6 ASN tersebut sebelumnya telah tersandung kasus korupsi dan menjalani hukuman.

Sesuai data dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), ke 8 ASN yang mendapat PTDH berinisial Bhr (Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Polman), Hmz (Staf Inspektorat Polman), IS  (Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Balitbangren), Hj Frd (mantan Kepala SDN Kunyi Anreapi) M Rfd (Staf Kelurahan Darma Raifuddin) dan SH (Staf Dinas Kesehatan), IS (Staf Kecamatan Balanipa) dan RN (Staf Kecamatan Limboro).

Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar membenarkan keluarnya Surat Keputusan (SK) pemecatan 6 ASN Polman tersebut. Ke 6 ASN sudah dipecat sejak tanggal 30 April lalu dan tidak menerima gaji pensiunan.

Sebenarnya kata Bupati, sudah meminta ke Sekretaris Kabupaten Polman untuk mempertanyakan kepada pemerintah pusat, bagaimana ASN bersangkutan menuntut ke PTUN. Karena yang bersangkutan sudah menjalani hukuman penjara tetapi masih kena juga dengan aturan ini, apalagi mereka sudah lama menjalani hukuman menjadi pertanyaan karena aturan tersebut berlaku surut.

Terpisah, Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Polman Andi Bebas Manggazali menjelaskan SK pemecatan itu sudah dikirim tanggal 30 April lalu. Apabila hal itu tidak ditindaklanjuti maka yang dikena sanksi adalah Bupati, Wakil Bupati dan Sekkab.

Dia juga menyampaikan sudah mempertanyakan di Kemenpan karena sebagian dari mereka sudah menjalani hukumannnya dan melakukan pengembalian.

"Sebetulnya mereka ini kasihan karena hanya ikut memperkaya saja karena jika kita evaluasi apa yang mereka simpan, apa yang kita lihat dengan keberadaan mereka." Jelas Andi Bebas Manggazali.

Lanjutnya, salah satu contoh kemarin seorang ASN yang dipenjara karena hanya masalah uang Rp. 600 ribu itu dipecat. Tapi namanya aturan sekecil apapun tetap dipecat dan ini aturannya tidak berlaku surut.

Sementara terkait ASN yang jarang berkantor, Ia menyampaikan akan melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu setelah  diberikan pernyataan tertulis.

"Lalu kita dibina jika masih tidak bisa dibina ya dibinasakan." Tegas Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Polman Andi Bebas Manggazali.

Kepala Bidang Pengadaan Informasi Kinerja Pegawai BKPP Polman Surahman Akbar menambahkan, masih ada 2 orang yang akan menyusul proses surat keputusan pemecatannya.

"Masih ada 2 yang menyusul karena masih berproses menunggu SK pemecatan keluar. Sanksi tersebut merupakan terberat juga sudah sesuai perintah undang undang pertanggal 1 Mei 2019. Kedelapan ASN yang dipecat ini sudah berhentikan dan tidak mendapatkan gaji lagi."
Jelas Surahman Akbar. 

Sementara 2 ASN yang sebelumnya pegawai Pemkab Polman kini beralih ke Provinsi Sulbar beriniasial Sy mantan Kepala SMKN Labuang dan Jm mantan kades Sumarang yang juga ASN di SMA Alu penangannanya diserahkan ke Pemprov Sulbar.

Laporan  :  Nadi
Plt. Kepala Dispop Polman, Andi Masri Masdar
POLEWALITERKINI.NET – Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (DISPOP) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, mulai berbenah untuk kembali menggelar event Polewali Mandar Folk Art and Festival (PIFAF) ke IV yang rencananya akan dihelat pada bulan Agustus mendatang.

Plt Kepala Dispop Polman, Andi Masri Masdar saat ditemui di kantornya mengatakan, pihaknya segera melakukan rapat khusus dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait teknis pelaksanaan.

Dispop Polman juga akan menjadwalkan pertemuan dengan pihak Kementerian pariwisata untuk membahas terkait program acara yang akan diselenggarakan pada PIFAF tahun ini.

"Kita akan bahas banyak hal, mulai dari kesiapan acara, kesiapan administrasi, izin dan lainnya karena tahun ini semua kegiatan untuk publikasi kegiatan PIFAF nantinya ditangani langsung oleh Kementerian Pariwisata." Kata Andi Masri Masdar. Senin, 03 Juni 2019.

Menurutnya, media yang akan digunakan dalam hal kepentingan publikasi pada pelaksanaan PiFAF juga akan segera dibahas.

"Termasuk media cetak dan media elektronik apa saja serta spot-spot yang akan dipasangi baliho yang dipasang mulai dari Makassar hingga ke Polman." Ujar Andi Masri Masdar.

Selain itu, kata dia, tahun ini event Sandeq race akan menjadi salah satu bagian dari kegiatan yang akan diikuti oleh peserta PIFAF, hal itu agar para peserta PIFAF juga bisa merasakan bagaimana rasanya menaiki perahu tradisional tercepat di Indonesia tersebut.

"Selain peserta masyarakat yang hadir menyaksikan PIFAF juga diajak berpartisipasi dan berkontribusi sehingga kita akan gelar lomba desain baligho pariwisata, lomba foto, dan pembuatan video tempat wisata favorit di Polman yang dilaksanakan sebelum PIFAF berlangsung." Jelas Andi Masri Masdar.

Laporan  :  Achmad Gazali

PolewaliTerkini.Net

Populer Minggu Ini