 |
| Pengurus HMI Cabang Polewali Mandar, Iqbal, menyampaikan kelangkaan BBM dan harga eceran tidak wajar. Diduga adanya indikasi penyimpangan distribusi. (Foto : Adi). |
PolewaliTerkini.Net - POLMAN - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) kini memasuki tahap mengkhawatirkan.
Pantauan di lapangan menunjukkan stok BBM selalu tersedia di SPBU. Namun antrian membludak hingga mengular ke jalan raya. Akan tetapi disayangkan menghilangnya BBM di tingkat pedagang eceran.
Fenomena tersebut memicu kecurigaan besar dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polman terkait adanya penyimpangan distribusi yang masif.
Pengurus HMI Cabang Polman, Iqbal,menyatakan. Kemana larinya pasokan BBM Kabupaten Polman yang seharusnya mengalir ke masyarakat.
Dan hilangnya stok di tingkat eceran secara serentak adalah anomali yang menunjukkan adanya sumbatan di jalur distribusi utama.
"Logikanya sederhana, jika SPBU kosong dan eceran pun tak ada, ke mana ribuan kiloliter kuota BBM untuk Polman itu bermuara? Kami menduga kuat ada penyimpangan distribusi atau 'penghadangan' stok di tengah jalan oleh oknum yang memanfaatkan isu kenaikan harga." Tuturnya.
Menurutnya, HMI Cabang Polman menilai kondisi ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Polman dan Aparat Penegak Hukum (APH) hanya berperan sebagai penonton.
Ketiadaan pengawasan yang ketat di titik-titik bongkar muat dan jalur distribusi membuat para spekulan leluasa menyembunyikan BBM untuk mencari keuntungan berlipat saat harga naik nanti.
"Pemerintah minim pengawasan, APH terkesan membiarkan. Ini menyangkut kepentingan rakyat banyak! Jika eceran saja sudah tidak ada, artinya akses ekonomi masyarakat kecil sedang diputus paksa." Ucapnya.
Sebagai langkah solutif, lanjutkan, HMI Cabang Polman mendesak tindakan nyata dalam waktu dua kali dua empat jam meminta Pemerintah Kabupaten Polman dan Pertamina melakukan audit terbuka.
Audit ini terhadap manifest pengiriman BBM ke seluruh SPBU di wilayah Kabupaten Polman untuk memastikan apakah volume yang keluar dari depo sesuai dengan yang sampai ke tangan masyarakat.
Mendesak APH melakukan penyisiran ke lokasi-lokasi yang dicurigai sebagai tempat penimbunan ilegal atau gudang atau tangki modifikasi yang sering kali luput dari pantauan.
"HMI Cabang Polman meminta pemerintah memberikan sanksi tegas hingga pencabutan izin usaha bagi SPBU atau agen yang terbukti main mata dengan para penimbun." Tegasnya.
Dia menambahkan, HMI Polman memberikan peringatan terakhir kepada Pemkab Polman dan APH agar segera menormalisasi keadaan. Energi adalah hak rakyat yang tidak boleh dimonopoli oleh mafia.
"Kami tidak akan tinggal diam melihat rakyat antre berjam-jam tanpa hasil. Jika dalam hitungan hari distribusi tidak merata dan pengawasan tetap mandul, HMI Polman akan turun ke jalan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah secara langsung." Tandasnya.
Laporan : Nadi
