Iklan


 

Bentrok Warnai Aksi Demo, Bupati : Saya Tidak Bisa Mengintervensi Komite Medik

Kamis, 09 Juli 2020 | 21:54 WIB Last Updated 2020-07-13T15:57:09Z
Demo Mahasiswa Diwarnai Bentrok
Aksi Demo Aliansi Mahassiswa Polman
POLEWALITERKINI.NET – Bentrokan dan saling dorong mendorong warnai aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dengan Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Pemkab Polman. Kamis (09/07/2020).

Aksi bentrokan ini terjadi sekira pukul 11.30 Wita pemicunya diduga pemadaman api pada ban bekas oleh petugas Satpol-PP Pemkab Polman dan aksi dorong mendorong ke dua kalinya terjadi menyusul teriakan salah satu massa ada yang memukul dirinya.

Mahasiswa bersama Kordinator Lapangan, Ridwan melakukan aksi unjuk rasa lanjutan terkait "Matinya Sistem Pelayanan RSUD Polman dan Bobroknya Tim Gugus Tugas".

Ridwan dalam orasinya mengatakan, kami datang dengan agenda kemanusiaan, mari kita jalankan fungsi-fungsi kita dan menjadi agenda kita pagi ini yakni sistem pelayanan RSUD Polewali yang sangat bobrok.

Pihak RSUD tidak tidak menjalankan fungsinya dengan baik di mana pihak rumah sakit mempingpong pasien ibu hamil sehingga menyebabkan bayinya meninggal. Dia meminta pemerintah daerah bertanggungjawab atas kasus kemanusiaan yang menimpa ibu hamil asal Kecamatan Balanipa.


Mahasiswa jangan pernah surut melakukan perlawanan, jangan pernah gentar karena sejatinya kita di jalan yang benar. Banyak sistem yang bobrok di negeri ini. Kami minta pihak Satpol PP membuka pintu gerbang ini kalau tidak jangan salahkan kami kalau berbuat anarkis.

Kami hanya ingin menyampaikan dan membawa aspirasi rakyat tetapi apa yang terjadi kita di benturkan dengan aparat. Dalam aksi ini massa Aliansi Mahasiswa Polman kembali melempar 3 tuntutan, yakni :

1. Copot Plt Direktur RSUD Polman
2. Berikan sanksi kepada dokter yang menolak pasien untuk di tangani
3. Evaluasi Tim Gugus Tugas

Meski telah terjadi aksi bentrok dan saling dorong di pintu gerbang kantor Pemkab Polman, namun massa belum di berikan otoritas untuk masuk menemui pejabat pemerintah.

Setelah melakukan pertemuan di pintu gerbang, pihak Pemkab Polman memberikan akses kepada Perwakilan Aliansi Mahasiswa Polman yakni Irsam dan Muh Alwin menemui Kabag Humas Pemkab Polman untuk koordinasi.

Kabag Humas Pemkab Polman, Aco Musaddad mengatakan, Bupati mau bertemu massa aksi dengan catatan perwakilannya saja. Namun Irsam dari Aliansi Mahasiswa Polman mengatakan, tolong hargai kami yang ingin bertemu dengan pihak pemerintah.

“Kalau hanya perwakilan saja yang masuk, nanti kami dianggap ada deal-deal kesepakatan.” Setelah melakukan negoisasi massa di pintu gerbang kantor Pemkab Polman di perbolehkan masuk dengan pengawalan petugas.

Sementara Perwakilan Aliansi Mahasiswa Polman, Ridwan, Alif, Mulki, Sofyan, dan Eka di terima oleh Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar di ruang Asisten I di dampingi Kapolres Polman, Sekda, Kabag Humas, dan Asisten II Pemkab Polman.

Dalam pertemuan itu korlap Ridwan mengatakan, satu minggu lalu kami hadir di sini dan jelas bahwa pihak pemkab sudah berjanji dengan apa yang menjadi tuntutan kami katanya satu minggu akan bersurat kepada kami tetapi pihak pemkab tidak serius dalam menangani kasus ini.

Pihak RSUD Polman tidak serius menangani pasien ibu hamil. Salah satu dokter spesialis yang masuk dalam Gugus Tugas melakukan penolakan terhadap ibu hamil yang positif Covid-19. Kalau ada pasien terindikasi Covid-19 harusnya tim gugus tugas tidak menolak pasien tersebut.

Bupati sendiri yang berjanji akan menyurati kami. Kami akan komunikasikan dengan kawan-kawan pergerakan. Jadi jelas bukan pasien yang melakukan penolakan tetapi pihak rumah sakit yang melakukan penolakan.

Kata dia, apapun hasil keputusan nanti kami akan menunggu. Kami akan bersinergi dengan pemerintah. Terkait terjadi insiden tadi di depan, kami minta Kasatpol PP untuk menegur bawahannya dan kami minta putusannya nanti secara objektif.

Pada kesempatan itu Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar mengatakan, belum adanya keputusan terkait tuntutan adik-adik mahasiswa karena ada rapat komite para medik. Saya tidak bisa mengintervensi komite medik.

Jadi lanjutnya, sekarang saya mau tanya kepada adik-adik mahasiswa apa kesalahan ini larinya ke ranah hukum. Kalau memang mau mendorong ke ranah hukum silahkan.

Saya tidak mau menyimpulkan sendiri, nanti keputusan ini akan saya serahkan kepada tim. Setelah keluar keputusan komite medik baru kita akan melakukan pertemuan.

Labih lanjut, adik-adik mahasiswa adalah sebagai fungsi kontrol Bupati tetapi adik-adik jangan memaksakan saya untuk ambil keputusan, kasih kami waktu untuk ambil keputusan.

“Harus ada teguran pertama, kedua dan ketiga baru kami berikan sanksi. Kalau dokter yang tidak menjalankan tugas nanti akan ada sanksinya. Kalau memang pasien ibu hamil positif Covid-19, apakah bayinya yang meninggal di makamkan dengan standar WHO.” Katanya.

Terkait dana recofusing Covid-19, sudah berapa anggaran Covid-19 yang keluar dan mengevaluasi tim gugus tugas. Seandainya bisa melanggar aturan saya berhenti jadi ketua tim gugus tugas karena tugasnya sangat berat.

Kata dia, jumlah dana recofusing tidak Rp. 132 Miliar tetapi sekitar Rp. 19 Miliar lebih. Yang sudah terserap hampir Rp. 7 Miliar.

Pada kesempatan yang sama Asisten II Pemkab Polman, Sukirman Saleh mengatakan, tujuan adik-adik datang kesini untuk menyampaikan aspirasi. Kalau adik-adik tidak puas dengan jawaban kami silahkan laporkan ke Ombudsman.

Kata Sukirman, anda memberikan masukan atau aspirasi nanti kami yang akan memutuskan. Ketua komite medik belum bertandatangan. Kami belum tahu kenapa komite medik tidak mau bertanda tangan.

Laporan  :Tim

iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Bentrok Warnai Aksi Demo, Bupati : Saya Tidak Bisa Mengintervensi Komite Medik

Trending Now

Iklan

iklan