 |
| HMI Polewali Mandar kecam proyek pengadaan sistem penyediaan air minum tahun anggaran 2024. Karena tidak berfungsi dan tidak memberikan asas manfaat. (Foto : Adi). |
PolewaliTerkini.Net – POLMAN - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar (Polman) melayangkan kecaman keras terhadap Pemerintah Kabupaten Polman, terkait proyek pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2024 di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman.
Proyek senilai Rp. 1,2 Miliar tersebut dinilai gagal total alias mangkrak. Karena hingga saat ini, sama sekali tidak berfungsi dan tidak memberikan asas manfaat bagi masyarakat.
Perwakilan HMI Polman, Iqbal, menyatakan. HMI menilai proyek SPAM Tahun Anggaran 2024 di Kelurahan Darma, adalah bentuk nyata penghamburan uang rakyat dan berpotensi merugikan keuangan negara secara masif.
Kondisi tersebut tidak bisa didiamkan, menyoroti fakta uang Miliaran rupiah telah digelontorkan, namun outputnya nol besar.
"Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah indikasi kerugian negara yang nyata. Proyek senilai Rp1,2 Miliar digelontorkan tapi sampai hari ini airnya tidak mengalir, alatnya tidak berfungsi. Ini namanya buang-buang anggaran di tengah kesulitan masyarakat." Tegas Iqbal, Selasa, 12 Februari 2026.
Kekecewaan HMI Polman, lanjutnya, semakin memuncak setelah upaya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polman, berakhir tanpa taring.
Sehingga menilai para wakil rakyat tersebut bersikap terlalu normatif, lembek dan tidak memiliki sense of crisis terhadap potensi korupsi dan kerugian negara di depan mata.
"Kami sudah RDP, tapi sikap DPRD Polman sangat mengecewakan. Hanya bicara normatif, tanpa ada pressure (tekanan-red) yang berarti. Padahal ini menyangkut persoalan kerugian daerah dan hak dasar masyarakat akan air bersih. DPRD seolah tutup mata terhadap indikasi kegagalan proyek ini." Kecamnya.
Menurutnya, atas dasar temuan fisik di lapangan yang tidak berfungsi atau total loss of benefit, HMI Cabang Polman melayangkan tiga tuntutan keras yang tidak bisa ditawar yakni.
Pertama Mendesak audit investigatif dengan mendesak Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap proyek SPAM Kelurahan Darma.
Dan HMI Polman meyakini proyek ini harus menjadi temuan BPK karena ketiadaan asas manfaat.
Kedua Copot Kadis Pekerjaan Umum, dengan meminta Bupati Kabupaten Polman, untuk segera mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polman.
Kegagalan proyek ini adalah bukti ketidakmampuan manajerial dan teknis yang fatal dari pimpinan dinas terkait.
Dan ketiga proses hukum, jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian negara, aparat penegak hukum harus segera menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab ke meja hijau.
"Kami tidak main-main. Jika proyek tanpa asas manfaat ini dibiarkan, sama saja kita membiarkan uang rakyat dirampok secara halus. BPK harus masuk, dan Kadis PU harus dicopot sebagai pertanggungjawaban moral dan birokrasi." Tegasnya
Laporan : Nadi
