 |
| Seorang ASN Bagian Umum Pemerintah Daerah Polewali Mandar, Diamankan petugas karena ditemukan membawa aset milik Pemda di mobilnya tanpa dokumen resmi pengeluaran. (Foto : Fadli A). |
PolewaliTerkini.Net - POLMAN - Suasana akhir pekan di kawasan Kantor Bupati Polewali Mandar, mendadak berubah tegang setelah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) diamankan petugas Satpol PP karena diduga membawa barang aset milik Pemerintah Daerah (Pemda) keluar dari area perkantoran.
Peristiwa yang terjadi pada Sabtu, 23 Mei 2026 itu sontak menjadi perhatian internal birokrasi Pemkab Polewali Mandar. Bukan hanya karena dugaan pengambilan aset daerah, tetapi juga karena terduga pelaku diketahui merupakan ASN yang bertugas di lingkungan Bagian Umum Sekretariat Daerah.
Menurut informasi yang dihimpun, oknum ASN berinisial (A) diamankan setelah petugas menemukan sejumlah barang yang diduga merupakan aset pemerintah berada di atas kendaraan miliknya. Saat dilakukan pemeriksaan awal, barang-barang tersebut disebut tidak disertai dokumen ataupun izin resmi pengeluaran aset.
Petugas Satpol PP kemudian menyerahkan yang bersangkutan kepada Tim Resmob Polres Polewali Mandar untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
Di tengah sorotan publik terhadap integritas Aparatur Negara, kejadian ini menjadi pengingat bahwa persoalan kedisiplinan ASN tidak selalu dimulai dari kasus besar.
Kadang, pelanggaran terhadap amanah jabatan justru lahir dari hal-hal yang dianggap sepele: penyalahgunaan fasilitas, lemahnya pengawasan, hingga hilangnya rasa tanggung jawab terhadap barang milik Negara.
Sekretaris Daerah Polewali Mandar, Nursaid Mustafa, saat dikonfirmasi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Dia mengaku pertama kali menerima informasi dari pihak Satpol PP terkait dugaan pengambilan aset daerah itu.
"Iya, benar ada kejadian itu dan yang bersangkutan merupakan ASN di bagian umum. Saat ini masih dalam proses penanganan lebih lanjut." Ujarnya.
Nursaid menegaskan Pemerintah Daerah akan menindaklanjuti persoalan tersebut secara serius. Pemkab, kata dia, akan berkoordinasi dengan Bupati Polewali Mandar dan Inspektorat guna menentukan langkah dan sanksi yang akan diberikan apabila terbukti terjadi pelanggaran.
"Kami akan berkoordinasi dengan pimpinan daerah dan Inspektorat terkait sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku." Tegasnya.
Peristiwa ini kembali mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah yang selama ini menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Di sisi lain, kasus tersebut juga menjadi refleksi moral bagi seluruh ASN bahwa jabatan bukan sekadar posisi administratif, tetapi amanah publik yang menuntut integritas.
Sebab kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi tidak hanya dibangun lewat program besar dan pidato pelayanan, tetapi juga melalui kejujuran dalam menjaga hal-hal sederhana yang menjadi milik rakyat.
Laporan : Fadli A
