 |
| Kemarau Menguji Polman, Ribuan Liter Air Didistribusikan, Permintaan Terus Bertambah. (Foto : FadliAnt/Ant). |
PolewaliTerkini.Net - POLMAN - Krisis air bersih akibat musim kemarau di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, semakin meluas. Setelah berlangsung selama tiga bulan, kekeringan kini berdampak pada 26 Desa dan Kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan.
Meluasnya wilayah terdampak membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Polman kewalahan memenuhi permintaan bantuan air bersih dari masyarakat.
Keterbatasan armada mobil tangki menjadi salah satu kendala dalam menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan pasokan air.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, BPBD Polman mulai memperkuat koordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat guna membantu pendistribusian air bersih ke daerah terdampak.
Data BPBD Polman mencatat, wilayah terdampak krisis air bersih yang sebelumnya hanya 11 Desa kini meningkat menjadi 24 Desa dan dua kelurahan.
Seluruhnya tersebar di 11 Kecamatan, termasuk Binuang, Anreapi, Matakali, Campalagian, Balanipa, dan Tinambung, serta sejumlah kecamatan lainnya.
Wilayah pesisir menjadi salah satu kawasan yang paling merasakan dampak kekeringan. Di antaranya Desa Tonyaman, Amassangan, dan Bajoe di Kecamatan Binuang, serta Desa Panyampa di Kecamatan Campalagian.
 |
| Sebanyak 298 Ribu Liter Air Sudah Disalurkan, Namun Krisis Air Bersih Polman Belum Teratasi. (Foto : FadliAnt/Nadi). |
298.800 Liter Air Telah Disalurkan. Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat, BPBD Polman terus melakukan distribusi air bersih secara gratis kepada warga terdampak.
Kepala BPBD Polman, Andi Candra, mengatakan pihaknya mengerahkan dua mobil tangki dengan kapasitas masing-masing 8.000 liter untuk melayani distribusi air ke Desa-desa.
Hingga saat ini, total bantuan air bersih yang telah disalurkan BPBD Polman mencapai 298.800 liter.
"Untuk sekali distribusi kami salurkan 8.000 liter. Kami juga sudah layani permintaan dari pihak sekolah dan pesantren di Batetangnga." Katanya.
Bantuan tersebut tidak hanya ditujukan kepada rumah tangga, tetapi juga menjangkau fasilitas pendidikan yang membutuhkan pasokan air untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Namun, tingginya permintaan masyarakat membuat pelayanan distribusi belum dapat dilakukan secara maksimal. Dengan jumlah armada yang terbatas, BPBD harus mengatur penyaluran agar wilayah-wilayah terdampak tetap mendapatkan bantuan.
Kolaborasi untuk Menjangkau Lebih Banyak Warga. Keterbatasan armada mendorong BPBD Polman meminta dukungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Barat untuk membantu distribusi air bersih.
Langkah kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan, terutama ke wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan sumber air bersih selama musim kemarau.
 |
| Warga Kesulitan Air Bersih, BPBD Polman Gandeng Balai Prasarana Permukiman. (Foto : FadliAnt/Nadi). |
Salah satu staf BPBD Polman, Abu Bakar, mengatakan bantuan air bersih diberikan secara gratis sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan.
Menurutnya, pendistribusian air akan terus dilakukan selama musim kemarau masih berlangsung dan masa tanggap darurat bencana kekeringan di wilayah tersebut belum berakhir.
"Ini sudah berapa bulan kami terus salurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak." Pungkasnya.
Kebutuhan Air Bersih Menjadi Pekerjaan Bersama. Meluasnya krisis air bersih di Polman menjadi pengingat bahwa ketersediaan air merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh terputus, terutama bagi masyarakat di wilayah yang rentan mengalami kekeringan.
Bantuan mobil tangki menjadi langkah penting untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga.
Namun, meningkatnya jumlah Desa terdampak dan keterbatasan armada menunjukkan perlunya dukungan lintas instansi agar distribusi lebih cepat dan merata.
Selama musim kemarau belum berakhir, masyarakat masih membutuhkan kepastian pasokan air untuk kebutuhan rumah tangga, sanitasi, sekolah, dan aktivitas sehari-hari.
Di tengah kondisi tersebut, harapan warga sederhana: air bersih tetap tersedia, bantuan tidak terlambat, dan tidak ada masyarakat yang harus kesulitan memenuhi kebutuhan paling mendasar hanya karena kemarau berkepanjangan.
Laporan : FadliAnt/Nadi
