 |
| Aktivis HMI Cabang Polewali Mandar, Deby. Desak solusi konkret atas krisis rakyat pada rencana kunjungan Presiden ke Kabupaten Polewali Mandar. (Foto : NAdi). |
PolewaliTerkini.Net - POLMAN - Rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, pada Rabu, 4 November 2026, menjadi momentum bagi masyarakat untuk kembali menyuarakan berbagai persoalan mendasar yang hingga kini belum terselesaikan.
Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polman, Deby Akbar, mengingatkan agar kunjungan kepala negara tidak sekadar menjadi agenda protokoler, seremoni penyambutan, ataupun panggung pernyataan politik yang jauh dari realitas kehidupan masyarakat.
Menurutnya, kehadiran Presiden seharusnya menjadi kesempatan untuk mengukur sejauh mana negara benar-benar hadir dalam menjawab persoalan rakyat, terutama di daerah yang masih bergulat dengan berbagai persoalan pelayanan publik dan ketimpangan pembangunan.
Polman, kata Deby, masih menghadapi sejumlah persoalan serius, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis air bersih akibat kemarau berkepanjangan, ketimpangan infrastruktur, hingga tekanan ekonomi yang semakin dirasakan masyarakat.
Persoalan tersebut, menurutnya, tidak cukup dijawab dengan pidato dan kunjungan simbolik. Dibutuhkan keputusan politik, kebijakan konkret, serta pengawasan berkelanjutan agar kehadiran pemerintah benar-benar menghasilkan perubahan.
Karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Polman, misalnya, bukan hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kenyamanan hidup masyarakat.
Sementara krisis air bersih akibat kemarau berkepanjangan memperlihatkan betapa rentannya pelayanan dasar ketika masyarakat menghadapi situasi darurat.
"Ketika masyarakat kesulitan memperoleh air bersih dan berhadapan dengan ancaman karhutla, negara tidak boleh hadir sebatas menyampaikan keprihatinan. Yang dibutuhkan adalah respons cepat, terukur, dan berkelanjutan,?." Tegas Deby.
Di sektor ekonomi, tekanan terhadap masyarakat juga dinilai semakin kompleks. Inflasi, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, sentralisasi kebijakan anggaran, serta pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) berpotensi mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan publik.
Bagi Polman yang masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan belum memiliki kemandirian fiskal yang kuat, kebijakan anggaran yang tidak mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan daerah dikhawatirkan semakin memperlebar kesenjangan pembangunan.
"Daerah tidak bisa terus dituntut mengejar pembangunan apabila ruang fiskalnya semakin menyempit, sementara kebutuhan masyarakat justru semakin mendesak." Ujarnya.
Persoalan infrastruktur juga menjadi sorotan, khususnya akses jalan menuju wilayah Lenggo dan Besoangin, Kecamatan Tutar, yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat.
Menurut Deby, keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil bukan sekedar persoalan jalan rusak atau sulit dilalui. Lebih jauh, kondisi tersebut menyangkut akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, distribusi hasil pertanian, hingga aktivitas ekonomi.
Dia menilai pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan atau daerah yang mudah dijangkau dan memiliki nilai strategis secara politik. Masyarakat di wilayah terpencil juga memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan dan pelayanan negara.
"Jangan sampai masyarakat di wilayah terpencil terus dipaksa beradaptasi dengan keterbatasan negara. Mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pembangunan dan pelayanan publik." Katanya.
Selain infrastruktur, persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sulitnya memperoleh LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram juga menjadi catatan yang perlu mendapat perhatian serius.
Distribusi kebutuhan dasar yang belum optimal berpotensi menambah beban pengeluaran rumah tangga sekaligus menghambat aktivitas ekonomi masyarakat kecil.
Belum lagi persoalan pendidikan, kesejahteraan guru, kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, serta tata kelola lingkungan yang masih membutuhkan pembenahan.
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan rumah pembangunan Polman tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan seremonial.
Deby menegaskan, Presiden perlu melihat langsung kondisi masyarakat dan mendengar persoalan yang selama ini dirasakan, termasuk di wilayah-wilayah yang jarang tersentuh perhatian.
"Presiden tidak cukup hanya datang, menyampaikan pidato panjang, lalu meninggalkan daerah tanpa perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. Presiden harus turun langsung, mendengar keluhan rakyat, melihat persoalan yang selama ini diabaikan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat." Tegasnya.
Dia berharap kunjungan kepala negara menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai persoalan pembangunan yang selama ini belum tertangani secara optimal, bukan sekadar panggung untuk mempertontonkan optimisme pembangunan.
Sebab, masyarakat Polman tidak hanya membutuhkan dokumentasi kunjungan Presiden atau kemeriahan penyambutan.
Masyarakat membutuhkan keberpihakan nyata melalui kebijakan yang adil, pembangunan yang merata, pelayanan dasar yang terjamin, serta komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan hingga ke wilayah terpencil.
Kunjungan Presiden ke Polman harus menjadi momentum pembuktian bahwa negara benar-benar bekerja untuk rakyat.
Sebab, ukuran keberhasilan kepemimpinan bukan terletak pada seberapa meriah seorang pemimpin disambut, melainkan pada seberapa banyak persoalan rakyat yang berhasil diselesaikan.
Laporan : Nadi
