 |
| Bibit sempat disimpan di dalam truk hingga sehari penuh, sebelum kemudian diangkut dengan mobil pick-up untuk didistribusikan. (Foto : Ahmad Gazali). |
PolewaliTerkini.Net - POLMAN – Program pengadaan bibit kakao unggul milik Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2025 senilai Rp. 28,1 Miliar menuai kontroversi.
Pasalnya, sejumlah bibit di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) didistribusikan dengan kondisi memprihatinkan.
Dari pantauan di lapangan, bibit kakao unggul yang dibagikan ditemukan dalam keadaan layu, kering, ranting patah, serta berwarna kuning hingga kecokelatan. Kondisi ini dikhawatirkan membuat bibit mati sebelum ditanam.
Bibit berlabel CV Wahana Multi Cipta asal Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara itu disuplai CV Aysando Utama, perusahaan yang berkontrak langsung dengan Dinas Perkebunan Sulbar.
Namun, dalam distribusinya, sejumlah truk pengangkut tidak mampu menjangkau Desa-desa terpencil di Polman.
Akibatnya, bibit sempat disimpan di dalam truk hingga sehari penuh, sebelum kemudian diangkut dengan mobil pick-up untuk didistribusikan.
Perwakilan CV Aysando Utama, Sukma, mengaku siap mengganti bibit kakao yang rusak.
Dia menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan cadangan sebanyak 2 persen dari total sekitar 1,2 juta bibit kakao yang disalurkan ke tiga kabupaten, yakni Polman, Majene, dan Mamuju.
"Sebutkan saja nama kelompok tani penerimanya, bila ada bibit rusak langsung kami ganti. Memang cadangan di penangkaran lokal Polman sudah habis karena kemarin hanya cukup untuk Majene." Ujar Sukma melalui telepon. Rabu (03/09/2025).
Sukma menuturkan, bibit kakao tersebut berasal dari CV Wahana di Kolaka, tetapi karena jumlah kebutuhan sangat besar.
Pihaknya menghimpun bibit dari berbagai penangkaran, kemudian perusahaannya CV Aysando Utama berkontrak dengan Pemprov Sulbar.
"Tidak ada penangkaran yang mampu menyediakan dalam jumlah besar. Saya membeli seluruh bibit dari penangkar, lalu berkontrak dengan Pemprov Sulbar. Karena satu mata anggaran, tidak mungkin dipecah-pecah." Paparnya.
Meski begitu, Sukma enggan menyebut harga per bibit maupun data kelompok tani penerima, dengan alasan hal tersebut merupakan dokumen milik Dinas Perkebunan Sulbar.
"Saya tidak bisa ngomong soal harga per bibit. Itu dokumen Dinas. Saya hanya penyedia melalui e-katalog. Untung Dinas dapat penyedia yang bisa siapkan bibit sebanyak ini." Ucapnya.
Sukma menegaskan, bahwa pengadaan senilai Rp. 28,1 Miliar tersebut sudah sesuai petunjuk teknis (juknis), bahkan disertai pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Sulbar.
 |
| Bibit kakao unggul yang dibagikan ditemukan dalam keadaan layu, kering, ranting patah, serta berwarna kuning hingga kecokelatan. (Foto : Ahmad Gazali). |
Namun, ia tidak menampik adanya kendala teknis distribusi di wilayah pelosok Polman.
"Kami belum menerima laporan terkait kerusakan bibit. Namun, bila ada laporan dari kelompok tani, penggantian akan segera dilakukan." Tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembibitan dan Pembenihan Dinas Perkebunan Sulbar yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bibit, Muliadi, belum memberikan keterangan saat dikonfirmasi melalui pesan maupun telepon WhatsApp.
Terkait itu, Aktivis Anti Korupsi Sulbar, Andi Irfan, mendesak aparat penegak hukum menelusuri dugaan penyimpangan pengadaan bibit kakao tersebut.
Sebab, fakta di lapangan menunjukkan kualitas bibit dipertanyakan.
"Menimbulkan kecurigaan ada potensi kerugian Negara, apalagi jika benar harga per bibit kakao ini dirahasiakan." Ungkapnya.
 |
| Dalam keadaan layu, kering, ranting patah, serta berwarna kuning hingga kecokelatan. Kondisi ini dikhawatirkan membuat bibit mati sebelum ditanam. (Foto : Ahmad Gazali). |
Andi Irfan mendesak, Pemprov Sulbar lebih transparan dalam pengadaan bibit kakao ini.
Dia menilai, proyek besar ini rawan penyimpangan karena menyangkut jumlah bibit yang masif dan nilai anggaran yang fantastis.
"Kalau bibit cadangan cuma 2 persen, sedangkan misalnya bibit yang rusak 30 persen, dimana mereka ganti bibitnya yang bersertifikat, apakah harus mengambil ke penangkaran di Kolaka lagi, sementara perjalanan kesana butuh waktu sehari." Tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Bidang Pembibitan dan Pembenihan Dinas Perkebunan Sulbar, Muliadi, yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bibit, belum bisa dimintai tanggapan meski telah dikonfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp.
Laporan : Z Ramadhani AG
