 |
 |
POLEWALITERKINI.NET – Unjuk Rasa (Unras) damai Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kembali berlangsung. Kamis (13/06/2020) di pintu gerbang Kantor Bupati Polewali Mandar.
Kordinator lapangan, Muh. Ridwan dalam orasinya mengatakan melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati karena dalam aksinya pada. Kamis (06/08/2020) mendengar perkataan tidak pantas di lontarkan oleh seorang pimpinan daerah.
Aksi turun ke jalan hingga saat ini itu karena sistem pelayanan yang bobrok dari RSUD dan adanya janji dari Bapak Bupati untuk merenovasi Rumah Sakit (RS) Pratama Wonomulyo untuk ruang operasi khusus Covid-19.
Selain itu mempertanyakan apakah kemampuan negara yang diberikan kepada pemimpin daerah sudah di gunakan dengan baik. Dan Harusnya pemerintah transparan terkait dana anggaran Covid-19.
HMI juga selama ini bersifat independen sehingga jika ada mengatakan HMI ditunggangi karena adanya Pilgub maka pernyataan itu mereka kutuk.
Lebih lanjut, ketika sistem pelayanan RSUD Polewali tidak di perbaiki siapa lagi yang berani menggugat. Ketika penindasan masih terjadi, kita masih belum merdeka.
Hal lain, pantaskah seorang bupati mengeluarkan kata diksi terhadap aksi kita, itu merupakan aksi arogansi dari seorang bupati. Kalau sudah bicara tentang rakyat, maka sudah harga mati untuk kita.
HMI merupakan harapan masyarakat Indonesia. Mereka mati bukan karena virus, tapi mereka mati karena sistem pelayanan rumah sakit yang bobrok.
Anggaran refocusing juga tidak jelas, jin sekalipun tidak tahu berapa anggaran refocusing yang telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Polman.
“Kami tidak ingin apa-apa, kami hanya minta tuntutan kami diterima dengan baik”
Persoalan perkataan bodoh terhadap kader HMI, meminta Bupati meminta maaf dan klarifikasi terkait adanya tudingan miring bahwa aksi HMI ditunggangi politik dan agar pecat kepala dinas yang telah melakukan tindakan represif.
Sementara terkait rencana adanya penutupan pasar, pihaknya meminta kepada Pemerintah jangan hanya penutupan tetapi terlebih dahulu harus melakukan kajian solusi apa yang ditawarkan untuk pedagang.
Pada kesempatan sama Aktivis HMI Cabang Polman, Asriawan mengatakan, para keamanan polisi, Satpol PP dan rekan-rekan wartawan, hari ini kita punya tanggung jawab yang berbeda.
Atas dasar apa kami tidak beretika pada saat melakukan aksi, untuk teman-teman media, jangan menjadi media kekuasaan.
Hingga saat ini HMI Cabang Polman masih terus melakukan upaya-upaya agar Pemkab Polman memperhatikan masyarakatnya agar keadilan berpihak kepada rakyat kecil.
Apa yang menjadi semangat reformasi yaitu untuk memperbaiki sistem birokrasi kita. Tapi apa yang terjadi sistem birokrasi justru diperhadapkan kepada masyarakat kita sendiri.
Lebih lanjut, bicara Polman terlalu banyak hal-hal prosedural yang tidak akan ada habisnya. Tidak lama lagi akan dilaksanakan pembahasan anggaran yang akan di laksanakan di DPRD dan kita akan mengawal itu.
Ketika kita meminta pengadaan alkes dan tenaga media, apakah itu salah, ketika hari ini kita minta tim satgas mengevaluasi diri apakah itu salah, dan ketika kita mempertanyakan biaya rapid tes apakah kita salah.
Sejak kapan agenda kita dikaitkan dengan politik, itu adalah pernyataan konyol. Ketika anda ingin ikut berkontestasi maka anda jangan alergi dengan kritikan. Tetapi kami melihat Pemerintahan Kabupaten Polman ini sangat anti kritikan.
“Adakah orang-orang yang ada di sini tahu berapa jumlah bantuan barang dan uang dari pihak ke tiga. Ada kah oknum di RSUD Polewali yang melakukan pungli biaya rapid tes?”
Dalam aksi unjuk rasa HMI Cabang Polman ada 10 tuntutan, yakni :
Kordinator lapangan, Muh. Ridwan dalam orasinya mengatakan melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati karena dalam aksinya pada. Kamis (06/08/2020) mendengar perkataan tidak pantas di lontarkan oleh seorang pimpinan daerah.
Aksi turun ke jalan hingga saat ini itu karena sistem pelayanan yang bobrok dari RSUD dan adanya janji dari Bapak Bupati untuk merenovasi Rumah Sakit (RS) Pratama Wonomulyo untuk ruang operasi khusus Covid-19.
Selain itu mempertanyakan apakah kemampuan negara yang diberikan kepada pemimpin daerah sudah di gunakan dengan baik. Dan Harusnya pemerintah transparan terkait dana anggaran Covid-19.
HMI juga selama ini bersifat independen sehingga jika ada mengatakan HMI ditunggangi karena adanya Pilgub maka pernyataan itu mereka kutuk.
Lebih lanjut, ketika sistem pelayanan RSUD Polewali tidak di perbaiki siapa lagi yang berani menggugat. Ketika penindasan masih terjadi, kita masih belum merdeka.
Hal lain, pantaskah seorang bupati mengeluarkan kata diksi terhadap aksi kita, itu merupakan aksi arogansi dari seorang bupati. Kalau sudah bicara tentang rakyat, maka sudah harga mati untuk kita.
HMI merupakan harapan masyarakat Indonesia. Mereka mati bukan karena virus, tapi mereka mati karena sistem pelayanan rumah sakit yang bobrok.
Anggaran refocusing juga tidak jelas, jin sekalipun tidak tahu berapa anggaran refocusing yang telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Polman.
“Kami tidak ingin apa-apa, kami hanya minta tuntutan kami diterima dengan baik”
Persoalan perkataan bodoh terhadap kader HMI, meminta Bupati meminta maaf dan klarifikasi terkait adanya tudingan miring bahwa aksi HMI ditunggangi politik dan agar pecat kepala dinas yang telah melakukan tindakan represif.
Sementara terkait rencana adanya penutupan pasar, pihaknya meminta kepada Pemerintah jangan hanya penutupan tetapi terlebih dahulu harus melakukan kajian solusi apa yang ditawarkan untuk pedagang.
Pada kesempatan sama Aktivis HMI Cabang Polman, Asriawan mengatakan, para keamanan polisi, Satpol PP dan rekan-rekan wartawan, hari ini kita punya tanggung jawab yang berbeda.
Atas dasar apa kami tidak beretika pada saat melakukan aksi, untuk teman-teman media, jangan menjadi media kekuasaan.
Hingga saat ini HMI Cabang Polman masih terus melakukan upaya-upaya agar Pemkab Polman memperhatikan masyarakatnya agar keadilan berpihak kepada rakyat kecil.
Apa yang menjadi semangat reformasi yaitu untuk memperbaiki sistem birokrasi kita. Tapi apa yang terjadi sistem birokrasi justru diperhadapkan kepada masyarakat kita sendiri.
Lebih lanjut, bicara Polman terlalu banyak hal-hal prosedural yang tidak akan ada habisnya. Tidak lama lagi akan dilaksanakan pembahasan anggaran yang akan di laksanakan di DPRD dan kita akan mengawal itu.
Ketika kita meminta pengadaan alkes dan tenaga media, apakah itu salah, ketika hari ini kita minta tim satgas mengevaluasi diri apakah itu salah, dan ketika kita mempertanyakan biaya rapid tes apakah kita salah.
Sejak kapan agenda kita dikaitkan dengan politik, itu adalah pernyataan konyol. Ketika anda ingin ikut berkontestasi maka anda jangan alergi dengan kritikan. Tetapi kami melihat Pemerintahan Kabupaten Polman ini sangat anti kritikan.
“Adakah orang-orang yang ada di sini tahu berapa jumlah bantuan barang dan uang dari pihak ke tiga. Ada kah oknum di RSUD Polewali yang melakukan pungli biaya rapid tes?”
Dalam aksi unjuk rasa HMI Cabang Polman ada 10 tuntutan, yakni :
1. Mengecam kata Bodoh yang dilontarkan Bupati
2. Copot oknum kepala dinas yang melakukan tindakan represif kepada Kohati Cabang Polman
3. Meminta Bupati mengklarifikasi terhadap tudingan bahwa HMI ditunggangi
4. Copot PLT dan segera menunjuk pejabat definitif
5. Pecat kabid pelayananan
6. Perjelas anggaran refocusing
7. Evaluasi satgas
8. Copot ketua satgas
9. Percepat penyediaan ruangan, alkes, dan tenaga medis.
10. Hapuskan biaya rapid tes
Hingga unras ini berakhir tidak ada pejabat Pemkab Polman yang menemui massa aksi karena Kantor Bupati tutup sejak tanggal, 12 Agustus 2020. HMI Cabang Polman pun berencana akan melakukan aksi unjuk rasa jilid 5 setelah Kantor Bupati Polman di buka kembali.
2. Copot oknum kepala dinas yang melakukan tindakan represif kepada Kohati Cabang Polman
3. Meminta Bupati mengklarifikasi terhadap tudingan bahwa HMI ditunggangi
4. Copot PLT dan segera menunjuk pejabat definitif
5. Pecat kabid pelayananan
6. Perjelas anggaran refocusing
7. Evaluasi satgas
8. Copot ketua satgas
9. Percepat penyediaan ruangan, alkes, dan tenaga medis.
10. Hapuskan biaya rapid tes
Hingga unras ini berakhir tidak ada pejabat Pemkab Polman yang menemui massa aksi karena Kantor Bupati tutup sejak tanggal, 12 Agustus 2020. HMI Cabang Polman pun berencana akan melakukan aksi unjuk rasa jilid 5 setelah Kantor Bupati Polman di buka kembali.
Laporan : Tim
