 |
| Massa LKPA berunjuk rasa di halaman parkir kantor DPRD Polman. (Foto : Ag). |
PolewaliTerkini.Net - POLMAN - Puluhan massa Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran (LKPA) menggelar aksi unjuk rasa di halaman parkir kantor DPRD Polewali Mandar (Polman). Rabu, 24 April 2024.
Massa LKPA ini membawa spanduk bertuliskan "Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati Polman, Tolak Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Polman Tahun 2023 dan Usut Tuntas Dana Hibah Polman".
Ketua LKPA Zubair mengatakan, kinerja Pj Bupati Polman patut dipertanyakan, sebab telah melakukan pengadaan seragam hansip sebesar Rp. 1,7 Miliar.
Namun belakangan diketahui tak melalui proses lelang di unit layanan pengadaan (ULP) Pemkab Polman.
"Pengadaan baju Linmas yang dilakukan Pj Bupati kuat dugaan melanggar undang-undang, karena tanpa proses, dan kasus ini diusut kejaksaan." Ujarnya.
Zubair menjelaskan, alasannya meminta DPRD Polman menolak LKPj Bupati 2023 lantaran diduga banyak program fiktif.
Program itu diantaranya aset pemeliharaan puluhan randis di bagian umum sebesar Rp. 1,3 Miliar tidak jelas anggarannya kemana.
Selain itu lanjutnya, Pemkab Polman masih berutang di bengkel variasi mobil di Polewali sebanyak Rp. 130 juta tahun lalu, kemudian mengalami defisit sebesar Rp. 77 Miliar.
"Apalagi randis ini tidak terdeteksi, aset barangnya kemana, karena saya tanyakan di bagian aset itu tidak ada." Jelasnya.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Polman, Samril menuturkan, APBD Polman tahun 2023 sebesar Rp. 1,5 Triliun lebih anggarannya terealisasi semua.
Kata dia, soal LKPj Bupati 2023 yang diduga banyak yang fiktif itu urusannya penegak hukum karena fungsi DPRD bukan penentu hanya pengawasan.
"DPRD mendukung penegakan hukum di Polman, betul betul kasihan ini Polman apalagi masalah sampahnya." Tandasnya.
Laporan : Ag/Suk.
