Iklan


 

KAMMI Mandar Raya Nilai DPRD Polman Hedon di Tengah Defisit dan Efesiensi

Rabu, 18 Juni 2025 | 21:20 WIB Last Updated 2025-06-19T05:12:33Z

Ketua KAMMI Mandar Raya, Rifai. DPRD Kabupaten Polewali Mandar terlalu hedon di tengah efesiensi dan defisit keuangan daerah. (Foto : Nadi).

PolewaliTerkini.Net - POLMAN - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Mandar Raya, kembali menyoroti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Lantaran terlalu hedon di tengah efesiensi dan defisit keuangan daerah.


Ketua umum KAMMI Mandar Raya, Rifai, mengungkapkan. Studi banding anggota DPRD Kabupaten Polman di nilai pemborosan anggaran di tengah efesiensi dan defisit keuangan daerah.


"Di tengah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 Tentang Efesiensi Anggaran APBD dan APBN dan kondisi keuangan daerah sedang defisit, DPRD kita malah mempertimbangkan bali sebagai rujukan study banding jelas ini pemborosan anggaran." Ujarnya.


Dituturkan Ketua KAMMI Mandar Raya, belasan anggota DPRD Kabupaten Polman yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) melakukan study banding pembentukan Peraturan Daerah (Perda) limbah domestik selama lima hari empat malam di Provinsi Bali. 


Menurut informasi masing-masing anggota DPRD Kabupaten Polman yang berangkat studi banding ke Bali. Difasilitasi menginap di hotel yang tarif kamarnya Rp 1,2 Juta Rupiah perhari.


Kemudian difasilitasi biaya tiket pesawat pulang pergi. Study banding ke Bali terkesan lebih kepada berwisata bukan dalam rangkah serius benahi persoalan sampah di daerah.


"Bali bukan tempat yang ideal jika berbicara soal sampah, kalau bicara wisata iya, atau jangan jangan memang tujuan nya hiburan." Jelasnya.


Diuraikan Ketua KAMMI Mandar Raya. Jika persamaan geografis antara Kabupaten Polman dan Bali, sehingga Bali menjadi rujukan jelas cacat dalam berpikir para anggota dewan.


"Jika alasan persamaan geografis sehingga Bali menjadi rujukan jelas cacat berpikir wakil kita ini, kalau begitu tidak perlu jauh-jauh ke Bali cukup ke tetangga daerah saja." Tuturnya.


Diungkapkan Ketua KAMMI Mandar Raya, namun jika ingin rujukan yang ideal Kabupaten Banyumas jawabannya, menjadi salah satu kota rujukan soal tata kelola sampah se Indonesia. bahkan Asia Tenggara, akan tetapi yang utama tetap pertimbangkan kondisi daerah dan keuangan daerah.


"Yang utama tetap pertimbangkan kondisi daerah dan keuangan daerah." Katanya.


Disampaikan Ketua KAMMI Mandar Raya. Pihaknya juga menyoroti rencana pengadaan mobil dinas (Randis) pimpinan DPRD Kabupaten Polman, menurutnya sudah menyalahi aturan. 


Dimana jelas tertuang dalam (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. 


Dimana, aturan tersebut memuat spesifikasi Kendaraan Dinas untuk pimpinan DPRD Kabupaten dan Kota adalah 2.500 CC untuk sedan dan minibus dan Aturan itu diperkuat oleh (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional menetapkan batas harga kendaraan dinas pejabat eselon II di Sulawesi Barat sebesar Rp. 428.632.000 dan eselon I sebesar Rp. 702.970.000.


"Jika kita melihat dari sudut pandang urgensinya, sangat tidak manusiawi langkah langkah yang di tempuh DPRD kita, dengan kondisi di polman, Utamanya akses jalan di pedesaan yang selalu memperihatinkan." Terangnya.


Dipaparkan Ketua KAMMI Mandar Raya. Pihaknya juga mempertanyakan tupoksi Kabupaten DPRD Polman, sebagai penganggaran dan juga pengawasan, utamanya fungsi pengawasan.


"DPRD Polman harusnya berbenah dari adannya defisit, fungsi pengawasannya dimana selama ini sehingga defisit." Lugasnya.


Disampaikan Ketua KAMMI Mandar Raya. DPRD Kabupaten Polman hanya selalu di kejutkan dengan isu-isu yang terkesan hedon, dimulai Bimbingan Teknis (Bimtek) di Jogjakarta, baju dinas yang mahal, pengadaan Randis dan sekarang study banding ke Bali.


"Untuk itu kami minta DPRD polman untuk segera di batalkan rencana study banding ke Bali dan pengadaan randis pimpinan." Sebutnya.


Ditambahkan, KAMMI Polman mengajak semua elemen masyarakat Kabupaten Polman untuk mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) memeriksa seluruh penggunaan anggaran DPRD Kabupaten Polman


"Kami mengajak semua elemen masyarakat untuk Mendesak APH memeriksa seluruh penggunaan anggaran DPRD." Tandasnya.


Penulis : Nadi

iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • KAMMI Mandar Raya Nilai DPRD Polman Hedon di Tengah Defisit dan Efesiensi

Trending Now

Iklan

iklan