 |
| Massa LKPA demontrasi didepan kantor Bupati Polman. (Foto : Ahmad Gazali). |
PolewaliTerkini.Net - POLMAN - Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran (LKPA) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Polewali Mandar (Polman), mereka menuntut klarifikasi atas sejumlah kebijakan yang dinilai kontroversial dibawah kepemimpinan Bupati Polman, Samsul Mahmud.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan berbagai tuntutan, mulai dari persoalan pengelolaan keuangan daerah, seleksi pejabat, hingga dugaan pelanggaran administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selasa, 14 Juli 2026.
Koordinator aksi, Zubair, dalam orasinya menilai sejumlah kebijakan Pemkab Polman tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dia menyoroti dugaan penggunaan dana BPJS Kesehatan, jasa pelayanan kesehatan, serta insentif imam masjid yang menurutnya belum dibayarkan selama dua tahun berturut-turut.
"Uang jasa pelayanan kesehatan. uang insentif imam masjid juga dialihkan dua tahun berturut-turut tidak dibayarkan. Makanya masyarakat kita menjadi korban imbas dari dugaan korupsi." Ujar Zubair.
Selain itu, Zubair mempertanyakan utang Pemkab Polman yang disebut mencapai Rp. 86 Miliar pada tahun 2025. Menurutnya, dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah tidak dijelaskan secara rinci asal-usul utang tersebut. Selaku Ketua Dewan Pendidikan Polman, Zubair juga menyesalkan belum dibayarkannya gaji sertifikasi guru.
"Bagaimana kualitas pendidikan kita bisa baik kalau hak-hak guru belum dibayarkan." Bebernya.
 |
| Massa LKPA demontrasi didepan kantor Bupati Polman. (Foto : Ahmad Gazali). |
LKPA turut menyoroti hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di lingkungan Pemkab Polman yang diduga sarat maladministrasi. Menurut Zubair, sejumlah pejabat yang dilantik tidak ditempatkan sesuai kompetensinya.
"Kami juga mempertanyakan klaim pemerintah daerah terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 sebesar lebih dari Rp23 miliar, mengingat Pemkab Polman berdasarkan data LHP BPK masih memiliki utang Rp86 miliar." Jelasnya.
Tak hanya itu, Zubair memprotes pelantikan Sekretaris Daerah Polman, Nursaid Mustafa, yang dinilai merangkap sejumlah jabatan, di antaranya sebagai Ketua Korpri, Dewan Pengawas RSUD Hj Andi Depu Polewali, dan Ketua Kwartir Cabang Pramuka Polman.
"Coba tunjukkan kalau Sekda Polman pernah berkecimpung dalam organisasi Pramuka Polman. Apakah beliau tahu sandi-sandi dan tepuk Pramuka? Kenapa justru dia yang terpilih, padahal bukan kader Pramuka di Polman." Tegasnya.
Sementara itu, orator lainnya, Andi Irfan, mempertanyakan legalitas perjalanan dinas Bupati Polman ke luar daerah. Dia menyebut setiap perjalanan dinas kepala daerah seharusnya memperoleh izin dari Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri sebelum keberangkatan. Menurut Irfan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, pelanggaran terhadap prosedur tersebut dapat dikenai sanksi administratif.
"Data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait anggaran perjalanan dinas Pemkab Polman mencapai Rp. 27 Miliar tahun lalu, serta belanja peralatan dan mesin mencapai sekitar Rp. 50 Miliar setiap tahun. LKPA meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tersebut." Tegasnya.
Selain itu, Irfan menilai sejumlah pejabat JPT yang baru dilantik belum memenuhi kompetensi jabatan, termasuk Kepala Inspektorat yang disebut belum memiliki sertifikat auditor serta Direktur RSUD Andi Depu yang dinilai belum memiliki kompetensi manajemen administrasi rumah sakit.
"Kami siap adu data. Kami juga akan pertanyakan anggaran belanja pegawai Polman tahun 2025 yang mencapai Rp845 miliar." Imbuhnya.
Dalam aksi tersebut, massa LKPA menantang Bupati Polman, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk berdialog secara terbuka di hadapan masyarakat. Namun hingga aksi berakhir, tidak ada satu pun pejabat Pemkab Polman yang menemui massa demonstran.
Sebelum membubarkan diri, massa LKPA mengancam akan kembali menggelar aksi demonstrasi dalam tiga hari ke depan dengan jumlah peserta yang lebih besar, apabila Bupati Polman belum menemui mereka dan memberikan penjelasan atas berbagai tuntutan yang disampaikan.
Informasi yang dihimpun, Bupati Polman Samsul Mahmud beserta sejumlah pimpinan OPD sedang melakukan perjalanan dinas ke luar kota.
Seluruh tudingan dan pernyataan dalam berita ini merupakan penyampaian massa aksi LKPA saat demonstrasi. Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari Bupati Polman maupun Pemkab Polman terkait tuduhan yang disampaikan dalam aksi tersebut
Laporan : Ahmad Gazali
