 |
| Anggota DPRD Sulawesi Barat, Irfa Pahri Putra, mendesak pihak terkait mengambil langkah konkret mengatasi kelangkaan BBM dan LPG bersubsidi, pemadaman listrik bergilir yang terjadi Di Kabupaten Polewali Mandar. (Foto : Adi). |
PolewaliTerkini.Net - POLMAN - Kelangkaan BBM bersubsidi, sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram, serta pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah menjadi keluhan masyarakat di Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Polewali Mandar.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Irfan Pahri Putra. Dia menilai persoalan kebutuhan dasar masyarakat tersebut tidak boleh terus berulang tanpa solusi yang jelas.
Menurut Irfan, keluhan masyarakat yang diterimanya tidak hanya berkaitan dengan antrean panjang di sejumlah SPBU, tetapi juga sulitnya memperoleh LPG subsidi dengan harga yang terjangkau serta pemadaman listrik yang mengganggu aktivitas masyarakat.
"Saya menerima banyak keluhan dari berbagai pelosok Polman. Antrean BBM mengular berjam-jam, warga berdesak-desakan bahkan pulang dengan tangan kosong. Listrik sering padam. Sementara itu, LPG subsidi semakin langka di pengecer, dan jika ada, harganya melonjak jauh di atas harga eceran tertinggi." Tegasnya.
Dia menilai kondisi tersebut tidak sekedar menjadi persoalan kenyamanan masyarakat, tetapi telah berdampak langsung terhadap ekonomi rumah tangga, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta masyarakat berpenghasilan rendah.
Wilayah Terpencil Disebut Paling Berat. Irfan mengatakan persoalan distribusi semakin terasa di wilayah terpencil dan terisolir. Akses jalan yang sulit dinilai turut memengaruhi kelancaran distribusi sehingga harga BBM dan LPG di tingkat masyarakat dapat meningkat.
Karena itu, ia mendorong adanya pembenahan sistem distribusi dan transparansi stok BBM, termasuk meminta pihak terkait memastikan pasokan tersedia secara merata hingga wilayah yang jauh dari pusat kota.
"Memperbanyak titik penyaluran serta memastikan pasokan cukup setiap hari agar antrean dapat diatasi." Jelasnya.
Menurutnya, ketersediaan LPG subsidi juga harus menjadi perhatian serius. Pemerintah dan instansi terkait diminta memastikan distribusi kuota berjalan hingga konsumen akhir serta melakukan pengawasan terhadap harga di lapangan.
Dia juga mendorong penindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan penimbunan, menahan pasokan, atau memainkan harga sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
DPRD Dorong Pengawasan Langsung. Tidak hanya meminta perbaikan distribusi, Irfan mengusulkan pengawasan lapangan secara bersama-sama dengan melibatkan DPRD dan instansi terkait.
Pengawasan tersebut, kata dia, dapat dilakukan dengan memeriksa langsung kondisi di SPBU, pangkalan LPG, maupun tempat penyimpanan untuk mengetahui persoalan sebenarnya di lapangan.
"Pengawasan tegas di lapangan dengan membentuk tim pantau gabungan DPRD bersama instansi terkait untuk memeriksa langsung SPBU, pangkalan LPG, dan gudang penyimpanan." Ujarnya.
Sementara untuk persoalan kelistrikan, Dia mendesak PLN bersama pemerintah provinsi menyusun langkah penanganan terhadap wilayah yang mengalami pemadaman berulang.
Menurutnya, perbaikan jaringan yang rawan gangguan dan peningkatan kapasitas kelistrikan perlu menjadi bagian dari solusi jangka panjang agar masyarakat tidak terus menghadapi ketidakpastian pasokan listrik.
Jangan Biarkan Kebutuhan Dasar Menjadi Beban Rakyat. Irfan juga mendorong adanya penguatan cadangan energi di Sulawesi Barat, termasuk mengkaji fasilitas penyimpanan BBM dan LPG di daerah.
Menurutnya, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat menjadi persoalan ketika terjadi gangguan distribusi.
"BBM, LPG subsidi, dan listrik adalah kebutuhan dasar rakyat. Negara wajib menjamin ketersediaannya dengan harga yang terjangkau. Kita tidak bisa hanya diam menunggu keadaan membaik. Rakyat butuh aksi nyata, bukan janji kosong." Paparnya.
Dia menegaskan akan terus memantau perkembangan persoalan tersebut. Jika kondisi tidak mengalami perubahan berarti, DPRD disebut akan mendorong evaluasi dan langkah tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai lalai dalam menjalankan pelayanan publik.
"Kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama. Jangan biarkan masyarakat Polman Sulbar menderita hanya karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi." Harapnya.
Persoalan BBM, LPG, dan listrik pada akhirnya bukan hanya soal ketersediaan komoditas atau energi. Ketika pasokan tersendat, antrean memanjang dan harga meningkat, dampaknya langsung dirasakan masyarakat dalam bentuk biaya rumah tangga yang bertambah, usaha yang terganggu, hingga aktivitas ekonomi yang ikut tersendat.
Karena itu, keluhan masyarakat kini menunggu jawaban dalam bentuk langkah konkret, pengawasan, dan perbaikan distribusi di lapangan.
Laporan : Nadi
