 |
| Aktivis HMI Cabang Polewali Mandar, Iksan. Desak pengawasan khusus di SPBU Campalagian dan Sarampu. (Foto : Adi). |
PolewaliTerkini.Net - POLMAN - Ketidakhadiran pengelola SPBU Campalagian dan SPBU Sarampu dalam rapat koordinasi terkait tata kelola dan pendistribusian BBM di Kabupaten Polewali Mandar mendapat sorotan dari aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polman.
Rapat tersebut mempertemukan unsur Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, TNI, dan Polres Polman untuk membahas persoalan tata kelola, pendistribusian, serta pengawasan BBM di wilayah Kabupaten Polman.
Namun, menurut HMI Polman, dua pengelola SPBU yang menjadi bagian penting dalam rantai distribusi BBM tersebut tidak hadir dalam agenda koordinasi tersebut.
Aktivis HMI Cabang Polman, Iksan, menyayangkan ketidakhadiran manajemen kedua SPBU tersebut. Dia menilai kehadiran pengelola sangat penting untuk memberikan penjelasan sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan distribusi BBM yang dirasakan masyarakat.
"Pemda harus tegas. Undangan resmi sudah dilayangkan, namun dua SPBU tersebut justru tidak hadir. Sikap ini seolah-olah menganggap agenda dan tujuan rapat koordinasi tersebut tidak urgen." Ujarnya.
Menurut Iksan, persoalan BBM menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga membutuhkan keterbukaan dan koordinasi dari seluruh pihak yang terlibat dalam distribusinya.
Atas kondisi tersebut, HMI Polman mendesak pemerintah daerah, DPRD, Dinas Perindagkop, serta aparat penegak hukum mengambil langkah konkret dengan meningkatkan pengawasan terhadap dua SPBU tersebut.
"Kami meminta kepada DPRD, Bupati, Dinas Perindagkop, serta aparat penegak hukum agar segera melakukan pengawasan khusus dan membentuk Satgas Pengawasan Khusus di dua SPBU tersebut, yakni Campalagian dan Sarampu." Tegasnya.
HMI menilai pengawasan langsung diperlukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi maupun non-subsidi berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran dan transparan.
Selain itu, pengawasan khusus dinilai penting apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam proses distribusi, sehingga persoalan tidak berhenti pada rapat koordinasi semata.
Bagi HMI Polman, ketidakhadiran dalam forum koordinasi seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah dan aparat terkait untuk memastikan seluruh pihak yang berada dalam mata rantai distribusi BBM tetap terbuka terhadap pengawasan publik.
Laporan : Nadi
