 |
| Proyek pembangunan rumah transmigran di Kecamatan Tutar, Polman, tahun 2025 lalu (Foto : Ag). |
PolewaliTerkini.Net - POLMAN - Kucuran anggaran pemerintah pusat untuk program transmigrasi di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) kembali mengalir pada 2026.
Kecamatan Tubbi Taramanu (Tutar) kembali menjadi sasaran proyek lanjutan dengan nilai anggaran yang disebut mencapai Rp. 3,7 Miiar.
Anggaran tersebut melanjutkan pembangunan program transmigrasi yang pada 2025 lalu juga mendapat suntikan dana belasan miliar rupiah di wilayah Tutar.
Namun, di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan, persoalan mendasar di kawasan transmigrasi Tutar justru belum sepenuhnya teratasi.
Anak-anak transmigran masih harus berjalan kaki sekitar dua kilometer untuk mencapai sekolah Satap SD-SMP.
Untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA, jarak yang harus ditempuh bahkan jauh lebih panjang.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas prioritas pembangunan kawasan transmigrasi.
Sebab, proyek infrastruktur terus digelontorkan dari tahun ke tahun, sementara akses dasar masyarakat, termasuk akses pendidikan, masih menjadi persoalan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker Trans) Polman, Irdan Natsir, menyebut terdapat sejumlah paket proyek transmigrasi yang dikerjakan pada 2026.
"Paket sarana air bersih tahun ini dikerjakan kelompok masyarakat Rp. 800 Juta, perbaikan jalan ke Ratte Rp1,7 miliar, satu kilometer, dan Rp1,2 miliar di Desa Taramanu Tua." Ujar Irdan Natsir di ruang kerjanya, pekan lalu.
Menurut Irdan, sarana air bersih diperuntukkan bagi sekitar 100 kepala keluarga (KK) transmigran. Sistem yang digunakan berupa intake mata air atau air gravitasi dengan jaringan perpipaan.
Sementara proyek jalan merupakan kelanjutan proyek pembangunan tahun sebelumnya, untuk membuka akses menuju satuan permukiman transmigrasi.
"Kalau penyediaan sarana air bersih di wilayah Trans itu mencakup 100 KK, tapi proyek jalan ini adalah lanjutan tahun lalu, penghubung ke wilayah satuan transmigrasi. Karena se-Sulbar, kita di Polman yang paling besar dapat anggaran dari pusat." Paparnya.
Untuk pekerjaan jalan di Desa Ratte, proyek senilai Rp. 1,7 Miliar dikerjakan CV. Nusa Karya Simbuang melalui mekanisme e-purchasing. Sementara pekerjaan jalan di Desa Taramanu Tua dikerjakan CV Sioranna dan mulai dikerjakan pada Juli 2026.
Kawasan transmigrasi Tutar dihuni 100 KK transmigran. Sebanyak 65 KK merupakan transmigran lokal, sedangkan 35 KK lainnya berasal dari luar Sulawesi Barat, antara lain Banten, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Dengan jumlah tersebut, kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar semestinya menjadi perhatian utama. Apalagi sebagian proyek yang kembali dikerjakan tahun ini merupakan proyek lanjutan.
Ironisnya, pembangunan yang telah berlangsung sejak tahun sebelumnya, belum sepenuhnya membuat kawasan transmigrasi tersebut mudah diakses masyarakat.
Irdan bahkan mengungkapkan, rencana pembangunan jembatan gantung yang seharusnya masuk dalam program tahun ini batal setelah anggaran dari pemerintah pusat mengalami pemotongan."Seharusnya tahun ini kita dapat proyek jembatan gantung, tapi dipotong semua oleh pusat," ungkapnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan masih adanya kebutuhan infrastruktur yang belum terjawab di kawasan transmigrasi Tutar.
Di satu sisi, pemerintah kembali mengucurkan anggaran untuk proyek jalan dan air bersih. Namun di sisi lain, akses pendidikan anak-anak transmigran masih menghadapi persoalan jarak dan keterbatasan akses.
Sorotan lain muncul dari sisi pengelolaan kegiatan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek transmigrasi Polman pada 2026, masih orang yang sama dengan pelaksanaan kegiatan tahun 2025, yakni M. Kamry.
Saat ini M. Kamry menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Polman. Ia juga memiliki kegiatan lain di dinasnya diantaranya penguatan tebing sungai di wilayah Polman.
Kesamaan PPK dalam proyek tahun 2025 dan 2026 tersebut menjadi hal yang patut dicermati, terlebih sebagian pekerjaan tahun ini merupakan proyek lanjutan dari tahun sebelumnya.
Bukan berarti penunjukan PPK yang sama dengan sendirinya bermasalah. Namun, ketika proyek berulang kembali mendapatkan anggaran dan pekerjaan disebut sebagai lanjutan, publik berhak mengetahui secara transparan apa saja hasil pekerjaan sebelumnya, apa yang belum selesai, berapa nilai pekerjaan terdahulu, serta alasan pekerjaan tersebut kembali dianggarkan.
Terlebih, pembangunan kawasan transmigrasi tidak semata-mata berbicara soal menghabiskan anggaran infrastruktur. Tujuan akhirnya adalah memastikan kawasan tersebut benar-benar layak dihuni, memiliki akses jalan, air bersih, pendidikan dan fasilitas dasar lainnya.
Dengan kembali mengalirnya anggaran pusat, pertanyaan besarnya kini bukan sekadar berapa besar dana yang dikucurkan, tetapi sejauh mana uang negara tersebut benar-benar mengubah kehidupan 100 KK transmigran di pelosok Tutar.
Sebab, jika proyek terus berlanjut setiap tahun sementara persoalan akses dasar masih dirasakan masyarakat, maka pemerintah perlu membuka evaluasi secara terang benderang apa yang sebenarnya belum selesai.
Laporan : Ag/Suk
