Selasa, 26 Desember 2017


Kiri Kades Panyampa, Syamsul Razak dan Pihak Ombudsman
POLEWALITERKINI.NET – Terkait laporan warga yang ditindaklanjuti Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Barat, terhadap Pemerintah Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, atas dugaan pelayanan pemerintah desa yang tak maksimal ditanggapi Kades. Selasa malam, (26/12/2017).

BERITA TERKAIT : Dilapor Kades Jarang Ditempat! Tim Investigasi Ombudsman Datangi Kantor Desa Panyampa...

Kepala Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Polman, Syamsul Razak kepada polewaliterkini.net mengatakan, terkait laporan itu sebenarnya sifatnya Rahasia, namun pihak Ombudsman melayangkan surat ditujukan kepadanya tembusan ke pelapor, yakni Abdul Bahar alamat depan kantor Desa.

“Sebenarnya ini kesalahan Ombudsman, ini sebenarnya sangat rahasia sifatnya ia. Tapi oleh Ombudsman kemarin surat tersebut dilayangkan ke saya tembusan ke pelapor, yakni Abdul Bahar rumahnya itu depan Kantor Desa.” Kata Kades Panyampa, Syamsul Razak.

Dia membantah jika pelayanan masyarakat di desa tidak maksimal, alasannya Kantor Desa selalu terbuka. Meski dia mengakui jarang berada di Desanya karena tupoksi sebagai pejabat hanya 20% di tempat, namun di Kantor ada perangkat, Kaur dan sekretaris Desa.

“Pelayanan kantor Desa selalu buka, saya memang jarang di Kantor Desa karena memang tupoksi saya 20% saja berkantor, tapi kan ada sekdes, kaur di sana, bahkan warga tak dipunguti biaya. Kemarin juga saya dilaporkan ada pelayanan berbulan bulan, tapi saya persilahkan turun pertanyakan kepada warga jika memang itu benar ada keluhan.” Tegas Kades Syamsul Razak.

Kades juga klaim keberhasilannya selama menjabat sebagai Kepala Desa, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Polman terbesar dari 144 Desa lainnya, baik anggaran dari Pusat, Provinsi dan Daerah.

Selain itu lanjutnya peningkatan ekonomi masyarakat selama menjabat naik signifikan, indikatornya untuk Kabupaten Polman, warga Desa Panyampa tertinggi inkam per kapitanya setelah melakukan budidaya tambak udang Vaname.

“Selama saya jadi Kepala Desa Panyampa luar biasa kemajuannya, untuk Polman tertinggi inkam per kapitanya dengan adanya Tambak Vaname. Makanya saya cukup heran, saya dinyatakan tidak ada transparansi, padahal sebelum kita merencanakan tentu dimulai dengan Musrembang Desa.” Katanya.

Pelaksanaan Musrembang tentu mengikuti jadwal yang ada di Kecamatan, bahkan menghadirkan seluruh elemen masyarakat. Terkait BPD yang tak dilibatkan itu keliru sebab dalam daftar hadir sudah ada yang mewakili berdasarkan SK yang di keluarkan pihak Kecamatan.

“Kalau sudah selesai semua saya akan gugat balik, karena yang mengaku BPD itu bukan lah BPD. Jadi kita pertanyakan di Kecamatan Campalagian, ada warga yang mengaku kemarin BPD dan katanya tidak dilibatkan, itu bukan BPD karena belum dilantik dan tidak memiliki SK.” Beber Kades Syamsul Razak.

Syamsul Razak tambahkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panyampa sudah ada dan memiliki SK, BPD sebelumnya sudah terganti karena tidak pernah aktif dalam kegiatan meski mereka sudah di undang oleh pihak Pemerintah Desa.

“Kita pertanyakan di Kantor Kecamatan Campalagian, kemarin ada warga itu yang mengatakan saya anggota BPD dan tidak pernah di gaji, itu bukanlah BPD karena dia tidak pernah dilantik dan tidak memiliki SK, makanya sebelumnya saya selalu mengembalikan dana gaji BPD dan disaksikan inspektorat.” Ungkap Kades Panyampa.

Terkait pemanggilan Ombudsman dirinya subuh besok akan berangkat memenuhi panggilannya, jika nantinya ada temuan yang lain tentu akan meminta kepada pihak Ombudsman RI untuk segera merekomendasikan ke Inspektorat untuk di Proses.

"Ia besok subuh saya memenuhi panggilan Ombudsman, saya akan buka semua karena sudah tertuang, saya akan menyampaikan klarifikasi." Pungkasnya.

Laporan  :  Sukriwandi




PolewaliTerkini.Net

Populer Minggu Ini