PIFAF 2017

Minggu, 19 November 2017


Pakai Kopiah Ketua komite SDN 021 Bunga bunga M Saeni
Kades Ruslan S. Ip. Babimkantibmas Brigpol Faisal Faturusi,
dan Babinsa Serma Agus Suanso
POLEWALITERKINI.NET – Pihak pemerintah Desa Bunga-bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, gelar sosialisasi bahaya Narkoba melibatkan Komite Sekolah, orang tua siswa, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Tokoh Masyarakat. Sabtu (18/11/2017).

Kepala desa Bunga Bunga Ruslan S IP mengatakan, Kegiatan sosialisasi ini digelar di Desa Bunga-bunga menyusul adanya laporan warga dan pihak Sekolah bahwa telah menemukan beberapa bekas lem fox di lokasi belakang SDN setempat. Ketakutan masyarakat sehingga langsung melaporkan kepada pemerintah desa.

“Ditemukannnya sejumlah bekas Lem Fox di belakang SDN Desa Bunga-Bunga. Atas laporan masyarakat, sehinggga sebagai Kepala Desa langsung berkoordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dengan melakukan tindakan cepat, yakni sosialisasi bahaya Narkoba.” Kata Kepala Desa Bunga-bunga, Ruslan, SIP.

Temuan bekas Lem Fox di belakang sekolah oleh warga merupakan ancaman bagi warga Desa khususnya anak usia sekolah karena dengan mencoba menggunakan Lem Fox ini akan menjadi jalan untuk mencoba yang lebih besar, yakni Shabu sabu dan jenis obat berbahaya lainnya.

“Untuk itu lah saya cepat mengambil tindakan dengan lakukan koordinasi bersama komite sekolah, Babinkantinmas dan Babinsa untuk segera bertindak cepat mengantisipasi ancaman yang akan mengakibatkan generasi kita hancur.” Kata Ruslan, SIP.

Dengan kegiatan sosialisasi ini lanjut Kades, warga khususnya yang memiliki anak usia sekolah (Remaja) mengapresiasi karena lambatnya melakukan antisipasi sejak dini maka akan berdampak lebih besar nantinya.

Dia tambahkan, selain sosialisasi pihaknya juga sudah melakukan kordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar, agar bisa melakukan langkah pencegahan beredarnya Narkoba dan obat keras lainnya yang membahayakan masyarakat.

“Kami tidak ingin Desa kami menjadi tempat beredarnya obat obat yang membahayakan dan ini juga saya sudah kordinasikan kepada ketua BNNK Polewali Mandar agar bisa memberikan dukungan agar supaya desa kami menjadi target pembinaan generasi muda terkait sosialisasi bahaya Narkoba.” Kata Ruslan.

Laporan  :  Burhanuddin Haruna

Kapolsek Wonomulyo Bersama Anggota Terima
Personil Brimob Polda Sulbar
POLEWALITERKINI.NET – 15 orang personil Brimob Polda Sulawesi Barat, bersrenjata lengkap dengan mengendarai mobil khusus  Brimob. Sabtu malam, 18 November 2017 di Polsek Wonomulyo, diterima langsung Kapolsek, Kompol Jufri Hamid.

Pasukan khusus institusi Kepolisian ini dipimpin oleh Bripka Kaharuddin, kedatangannya di Polewali Mandar, dalam rangka patroli di wilayah hukum Polda Sulawesi Barat.

Bripka Kaharuddin kepada awak media mengatakan, patroli ini adalah rutin dilakukan, star di Mamuju, kemudian mengunjungi Polres Majene dan malam ini di Polewali Mandar, dan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Mamasa.

Dia tambahkan, untuk Kabupaten Polewali Mandar, pihaknya menyasar beberapa tempat yang rawan kriminal, ini untuk memastikan warga Polewali tetap kondisi aman.

Laporan  :  Burhanuddin Haruna

Sabtu, 18 November 2017


Sejumlah Orang Pagari Kampung Kuliner Depan Kantor
Pemkab Polman
Tampak Lokasi Kampung Kuliner Pasca Pemagaran
POLEWALITERKINI.NET – Tahu kan jejeran stand cafe yang dikenal pengunjung Kampung kuliner, tepatnya di samping kiri Alun-alun depan Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kini lumpuh setelah sejumlah orang melakukan pemagaran.  

Tampak kayu balok terpasang jadi tiang pagar yang terbuat dari seng mengelilingi lokasi kampung kuliner. Pemicu terjadinya pemagaran oleh sekelompok orang belum diketahui, namun berdasarkan informasi yang berkembang lokasi itu sedang berkonflik perdata.

Salah satu pemilik cafe di lokasi kampung kuliner, Mas Indra mengatakan, tak mengetahui apa penyebab mereka melakukan pemagaran. Peristiwa itu terjadi sekitar jam 5 subuh yang dilakukan sekira 8 orang.

“Mereka melakukan pemagaran sekitar pukul 5 pagi, saya tak mengetahui apa penyebabnya, namun pemilik lokasi tempat kami ijin mendirikan cafe, Amien Sairi sudah melaporkan 8 orang diantaranya Akbar kepada unit Tipiter Reskrim Polres Polman.” Kata Mas Indra.  

Akibat pemagaran lokasi cafe kampung kuliner aktivitas lumpuh sementara, beberapa penjual terperangkap di dalam tidak bisa keluar karena di kelilingi pagar.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Polman, AKP Niki Ramdhany SE., S.I.K membenarkan jika pihaknya tengah menyelidiki persoalan di kampung kuliner depan Kantor Bupati Polman.

“Terkait masalah itu dipersilahkan pihak yang merasa dirugikan melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah (Pemda), siapa sebenarnya pemilik lokasi itu kemudian melakukan upaya hukum. Meski demikian pihak kepolisian juga tengah melakukan penyelidikan.” Kata AKP Niki Ramdhany SE., S.I.K. Minggu (19/11/2017).

Laporan  :  Sukriwandi



Kapolsek Pimpin Penumpahan Ballo Dibelakang Mapolsek
Antisipasi Keamanan Polsek Wono Gerebek Penjual Miras
Tak Berijin
POLEWALITERKINI.NET – Kepolisian Rerosrt Polewali Mandar, Sektor Wonomulyo, Sulawesi Barat, gerebek dan menyita minuman keras tradisional jenis Ballo (Tuak) disejumlah tempat di desa Bakka bakka, Sugiwaras dan Sidorejo. Sabtu Sore, 18 November 2017.

Puluhan jeregen minuman yang diambil langsung di rumah warga yang selama ini menjadi penyedia minuman Tuak yang dipermentasi menjadi ballo yang memabukan bila diminum dalam jumlah tertentu.

Kepala Kepolisian Sektor Wonomulyo, yang juga Mantan Kasat Intelkam Polres Polewali Mandar, Kompol Jufri Hamid ketika ditemui seusai menumpakan minuman di lobang sumur mati di belakang kantor Polsek mengatakan, tindakan kepolisian ini semua semata terkait faktor keamanan.

Selain melanggar Perda lanjutnya, pertimbangan degelarnya pentas musik campur sari menjadi rawan terjadinya keributan akibat minuman keras.

“Karena sebentar malam, malam Minggu di desa Sugiwaras akan ada pentas musik campur sari dan setiap jenis musik di helat di Kampung kerapkali terjadi keributan karena kelompok anak muda dari sejumlah desa sebelumnya mengonsumsi Tuak.” Kata Kapolsek Wonomulyo, Kompol Jufri Hamid.

Berdasarkan informasi dan hasil penyelidikan Kepolsian, arena pentas seni campur sari para pemuda bersama komunitasnya berjoget dan kadang mereka salin bersentuhan, bergerombol ini muncul sentimen, tersinggung yang berujung pada keributan.

“Terjadilah reaksi karena sama mabuk akhirnya tak terkendali maka muncullah keributan di arena pertunjukan campur sari yang dominan dangdut Koplo dengan orientasi musik condong ke lagu lagu etnis Jawa.” Ungkap Kompol Jufri Hamid.

Dia tambahkan, pihak Kepolisian melakukan pencegahan lebih awal, sehingga saat melakukan pengamanan di acara Campur Sari tidak ada keributan.

“Itulah sebabnya minuman Ballo kita gerebek ke penjualnya dan karena ridak ada Izin menjual kita panggil pemilik dan besok, Senin menghadap ke Mapolsek.” Tegas Kompol Jufri Hamid.

Laporan  :  Burhanuddin Haruna

Jumat, 17 November 2017

FGD PAN Polman, Bahas Pilkades Serentak Polman
POLEWALITERKINI.NET – Diskusi bulanan DPD PAN Sulbar yang dikemas dengan nama FOCUS GROUP DISCUSSION kembali digelar. Jumat, 17 November 2017 di rumah DPD PAN Polewali Mandar, membahas tentang “ADA APA DENGAN PILKADES POLMAN?.

Hadir sebagai narasumber Ketua DPD PAN Polman Ajbar Abd. Kadir, mewakili Ketua DPRD Kabupaten Polman Jamar JB, Ketua APDESI Polman Darwis S, Ketua HMI Cabang Polman M. Fadly, Kepala BPMPD Polman, Hj. Sakina serta 40 orang terdiri dari mantan kades, akedemisi dan tamu undangan.

Ketua DPD PAN Polman, Ajbar Abdul Kadir saat membuka acara ini mengatakan, meminta kepada kader PAN di DPRD Polman mempertanggung jawabkan kepada Rakyat agar PAN tidak dipertanyakan konstituennya kenapa Pilkades belum digelar di Polman.

Banyak tanggapan akan muncul terkait tak terlaksananya Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Polewali Mandar, sehingga menjadi salah satu alasan FOCUS GROUP DISCUSSION mengangkat tema terkait Pilkades.

"Karena Perda kan bisa dibuat di Pemdes dengan DPRD, bukan dibuat di Kementerian, sehingga cepat atau lambat Pilkades digelar itu tergantung, di daerah lain masih menggunakan Perda lama tapi masih bisa melaksanakan Pilkades." Kata Ajbar Abdul Kadir.

Menyikapi hal itu Kadis Pemdes Polman, Sakinah, beralasan mengalihkan lagi Pilkades ke tahun depan 2018 karena regulasi Permendagri nomor 112 Tahun 2014 Pasal 21 huruf g, menjelaskan bahwa calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan, terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran itu dirubah.

Selain itu aturan pokok Undang undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 33 berbunyi Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan, dimana daruf huruf (g) menjelaskan bahwa calon Kades terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, regulasi ini yang Amandemen melalui putusan MK.

"Penyebabnya ada revisi Perda yang mengikuti hasil amandemen MK, jadi Pemerintah tetap mengacu pada Perda yang waktu itu juga akan dirubah, sehingga pihak Pemdes tak berani melakukan usulan Anggaran tanpa regulasi." Jelas Sakinah.

Hal lain dalam aturan ada pengelompokan Pilkades sesuai regulasi Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dimana diatur pelaksanaan Pilkades paling banyak 3 kali dalam 6 tahun sehingga BPMPD Polman berasumsi bisa hanya digelar 2 kali dan itu sudah digelar 1 kali pada tahun 2015.

"Polman sudah gelar Pilkades 1 kali pada tahun 2015, jika asumsinya 6 tahun, maka waktu melakukan Pilkades sampai 2020 mendatang, terhitung dari Pilkades pertama digelar, itu berarti bisa dilaksanakan 2018 mendatang." Kata Sakinah.

Hal senada juga terungkap oleh Darwis S Ketua APDESI Polman, secara kelembagaan Asosiasi Desa tak memiliki kewenangan untuk memasuki teknis Pilkades Polman yang belum digelar, itu karena menjadi kewenangan Pemda polman.

Selain itu lanjutnya, sekira 40 Desa yang melakukan Pilkades serentak tidak merencanakan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkades di desanya, begitu pun dengan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, saat itu juga tidak mengusulkan anggarannya.

Pada kesempatan berbeda, mewakili Ketua DPRD Polman, Jamar JB mengungkapkan bahwa semua pertanyaan akan tertuju pada legislatif, ada apa dengan DPRD sehingga pelaksaan Pilkades Desa serentak tak digelar di Kabupaten Polewali Mandar.

“Pertanyaan itu seharusnya tak lagi ditujukan kepada DPRD Polman, sebab dari awal saya menjadi Ketua Pansus sudah diusulkan ke Eksekutif untuk mendorong pembahasan Pilkades termasuk anggarannya, semua Fraksi sepakat dan tidak ada yang menolak untuk digelar.” Kata Jamar JB.

Dari sisi kebijakan lanjutnya, pengajuan anggaran dari sebelumnya sudah dilakukan pada tahapan Musrengbang dan saterusnya, namun waktu dirinya masih ketua pansus anggaran Pilkades tak diajukan Eksekutif untuk dibahas.

“Pertimbangannya, jangan sampai diajukan akhirnya menjadi sesuatu temuan karena aturan direvisi pemerintah, bahkan tim pansus dan pelaksaanaan rapat paripurna waktu itu tak 1 pun fraksi yang menolak Pilkades serentak digelar, semua setuju dilaksanakan.” Kata Jamar Jasin Badu.

Dia tambahkan, permasalahan itu semua kembali ke regulasi dan eksekutif karena DPRD Polman sudah merekomendasikan untuk digelar, namun kebijakan itu kembali lagi kepada eksekutif.

"Jadi kami tidak pernah mengusulkan Pilkades tidak digelar, karena anggaran Pilkades tidak masuk KUA-PPAS, sementara KUAPPAS urat nadinya program." Tutup Jamar JB.

Sementara itu Ketua HMI Cabang Polman, Muhammad Fadli menuturkan belum ada subtansi masalah yang bisa menunda pelaksanaan Pilkades lantaran pejabat Kepala Desa sudah hampir setengah periode menjabat di hampir 40 desa.

"Nah, ketika Perda tidak disahkan apakah mengingkari permendagri 112 tidak berlaku, tidak kan,? Lalu setelah Perda ditetapkan kenapa tidak didorong pada pembahasan anggaran, akhirnya apa justru hal ini akan tercium ke momentum Pilkada, akan menggambarkan kalau kita berpolitik kolektif." Ungkapnya.

Diketahui pelaksanaan Pilkades serentak Kabupaten Polewali Mandar terlaksana pertama kali pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 Pilkada serentak tertunda, sehingga jika tak terlaksana di tahun 2017 maka akan dimungkinkan terlaksana di tahun 2018.

Laporan  :  Z Ramadhana.