 |
 |
POLEWALITERKINI.NET – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar, Sulawesi Barat, kembali melakukan unjuk rasa terkait "Matinya Satgas Covid-19 dan Bobroknya Sistem Pelayanan RSUD Polewali Kabupaten Polman yang tidak maksimal". Kamis (06/08/2020).
BERITA TERKAIT : Ketum ; Bupati Tidak Menyebut Kata ‘Bodoh’ Kepada HMI Cabang Polman
Sekira puluhan orang mengatasnakam HMI Cabang Polman melakukan unjuk rasa di Depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Polman. Mereka berorasi menyampaikan sejumlah tuntutannya kepada pihak pemerintah.
Muhammad Ridwan (Korlap) dalam orasinya mengatakan, tidak pernah meragukan tugas seorang dokter tetapi masih ada dokter yang melalaikan tugasnya.
Untuk itu dia mendorong untuk segera dilakukan penunjukan pejabat definitif karena adanya pengambilan kebijakan yang tidak boleh dilaksanakan oleh PLT.
Dia juga melihat pelayanan rumah sakit yang tidak maksimal, banyak aspirasi masyarakat yang terpendam karena tidak bisa bertemu dengan pimpinan Kabupaten Polman dan anggota dewan.
Kata dia, 45 anggota dewan yang ada di sini punya kontrak politik dengan masyarakat. Kalau kita melihat apakah mereka betul-betul bekerja memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Untuk itu para Mahasiswa ini menuntut :
1. Copot PLT dan Segera menunjuk pejabat definitif
2. Pecat Kabid Pelayanan
3. Perjelas anggaran Refocusing Covid-19
4. Evaluasi Tim Satgas
5. Copot Ketua Satgas
6. Percepat Penyediaan Ruangan, Alkes, dan Tenaga Medis
7. Hapuskan biaya rapid test
Setelah aksi di depan RSUD Polman, massa pun membubarkan diri dan selanjutnya menuju Alun-alun Sport Center dan bertemu dengan Bupati Polman dengan maksud ingin melakukan hearing.
Rencana aksi HMI Cabang Polman nyaris ricuh dengan aparat keamanan karena tidak menerima korlap aksi di katakan “bodoh” oleh Bupati Polman.
Kemudian Aksi unjuk rasa HMI Cabang Polman selanjutnya berlanjut menuju gedung DPRD Kabupaten Polman.
Massa aksi tiba di depan Gedung DPRD Polman sambil melakukan orasi secara bergantian dan selanjutnya mereka di terima anggota Komisi III DPRD Kabupaten Polman dari Fraksi Nasdem Syarifuddin.
Korlap aksi Muhammad Ridwan mengatakan, banyak aspirasi masyarakat yang terpendam karena tidak bisa bertemu dengan pimpinan Kab. Polman dan anggota dewan.
Sebanyak 45 anggota dewan yang ada di sini punya kontrak politik dengan masyarakat. Kalau kita melihat apakah mereka betul-betul bekerja memperjuangkan aspirasi
Selain itu dia menyampaikan sistem pelayanan RSUD Polewali sampai hari ini bobrok, copot Plt Direktur RSUD Polewali, Satgas Covid-19 Kabupaten Polman tidak becus bekerja.
Lebih lanjut dia katakan, kepala daerah bisa mengalokasikan anggaran (refocusing) tetapi hingga saat ini anggaran refocusing juga tidak jelas. Selain itu Lembaga legislatif kita juga sudah ditunggangi oleh lembaga eksekutif.
Massa juga mengkritisi biaya tertinggi rapid tes adalah Rp. 150 ribu tetapi apa yang terjadi biaya rapid tes masih juga dipungli. Biaya rapid tes bisa dianggarkan melalui anggaran refocusing.
Dia menyesalkan karena ketika ingin menanyakan anggaran Covid-19, Lembaganya di hina dan kader-kader kami di katakan “bodoh” ini ada apa.
Pada kesempatan itu Syarifuddin dari anggota Komisi III DPRD Polman, berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada adik-adik HMI Cabang Polman yang telah menyampaikan aspirasi.
Dia berjanji akan menyampaikan tuntutan adik-adik kepada Ketua DPRD dan meminta waktu Mahasiswa untuk melakukan RDP dengan leading sektor Komisi IV DPRD Kabupaten Polman.
Meski demikian Muhammad Ridwan (Korlap) pada kesempatan itu mengatakan, penyampaiannya bukan hearing. Dia sayangkan sebanyak 44 anggota DPRD Polman tidak ada di tempat.
Terkait tentang tuntutan lanjutnya, meminta copot PLT dan segera menunjuk pejabat definitif. Dia menilai 2 kasus berturut-turut ini tim satgas tidak becus bekerja, kedua perjelas anggaran refocusing.
Dia juga menyebut siapa orang yang ada di ruangan ini yang tahu anggaran dari pihak ke tiga dan ini rentan sekali di korupsi. Kepada siapa rakyat akan mengadu kalau bukan ke anggota DPRD Kabupaten Polman.
Dia meminta paling lambat menggelar RDP dengan memanggil atau menghadirkan BPBD, Dinsos, Tim Satgas, Balitbangren dan dinas kesehatan.
Hal lain biaya rapid tes ada indikasi pungli karena mengacu pada perbup terkait rapid tes biaya untuk melakukan rapid tes sebesar Rp 150 ribu tetapi kondisi di lapangan biaya rapid tes Rp. 300 ribu.
BERITA TERKAIT : Ketum ; Bupati Tidak Menyebut Kata ‘Bodoh’ Kepada HMI Cabang Polman
Sekira puluhan orang mengatasnakam HMI Cabang Polman melakukan unjuk rasa di Depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Polman. Mereka berorasi menyampaikan sejumlah tuntutannya kepada pihak pemerintah.
Muhammad Ridwan (Korlap) dalam orasinya mengatakan, tidak pernah meragukan tugas seorang dokter tetapi masih ada dokter yang melalaikan tugasnya.
Untuk itu dia mendorong untuk segera dilakukan penunjukan pejabat definitif karena adanya pengambilan kebijakan yang tidak boleh dilaksanakan oleh PLT.
Dia juga melihat pelayanan rumah sakit yang tidak maksimal, banyak aspirasi masyarakat yang terpendam karena tidak bisa bertemu dengan pimpinan Kabupaten Polman dan anggota dewan.
Kata dia, 45 anggota dewan yang ada di sini punya kontrak politik dengan masyarakat. Kalau kita melihat apakah mereka betul-betul bekerja memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Untuk itu para Mahasiswa ini menuntut :
1. Copot PLT dan Segera menunjuk pejabat definitif
2. Pecat Kabid Pelayanan
3. Perjelas anggaran Refocusing Covid-19
4. Evaluasi Tim Satgas
5. Copot Ketua Satgas
6. Percepat Penyediaan Ruangan, Alkes, dan Tenaga Medis
7. Hapuskan biaya rapid test
Setelah aksi di depan RSUD Polman, massa pun membubarkan diri dan selanjutnya menuju Alun-alun Sport Center dan bertemu dengan Bupati Polman dengan maksud ingin melakukan hearing.
Rencana aksi HMI Cabang Polman nyaris ricuh dengan aparat keamanan karena tidak menerima korlap aksi di katakan “bodoh” oleh Bupati Polman.
Kemudian Aksi unjuk rasa HMI Cabang Polman selanjutnya berlanjut menuju gedung DPRD Kabupaten Polman.
Massa aksi tiba di depan Gedung DPRD Polman sambil melakukan orasi secara bergantian dan selanjutnya mereka di terima anggota Komisi III DPRD Kabupaten Polman dari Fraksi Nasdem Syarifuddin.
Korlap aksi Muhammad Ridwan mengatakan, banyak aspirasi masyarakat yang terpendam karena tidak bisa bertemu dengan pimpinan Kab. Polman dan anggota dewan.
Sebanyak 45 anggota dewan yang ada di sini punya kontrak politik dengan masyarakat. Kalau kita melihat apakah mereka betul-betul bekerja memperjuangkan aspirasi
Selain itu dia menyampaikan sistem pelayanan RSUD Polewali sampai hari ini bobrok, copot Plt Direktur RSUD Polewali, Satgas Covid-19 Kabupaten Polman tidak becus bekerja.
Lebih lanjut dia katakan, kepala daerah bisa mengalokasikan anggaran (refocusing) tetapi hingga saat ini anggaran refocusing juga tidak jelas. Selain itu Lembaga legislatif kita juga sudah ditunggangi oleh lembaga eksekutif.
Massa juga mengkritisi biaya tertinggi rapid tes adalah Rp. 150 ribu tetapi apa yang terjadi biaya rapid tes masih juga dipungli. Biaya rapid tes bisa dianggarkan melalui anggaran refocusing.
Dia menyesalkan karena ketika ingin menanyakan anggaran Covid-19, Lembaganya di hina dan kader-kader kami di katakan “bodoh” ini ada apa.
Pada kesempatan itu Syarifuddin dari anggota Komisi III DPRD Polman, berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada adik-adik HMI Cabang Polman yang telah menyampaikan aspirasi.
Dia berjanji akan menyampaikan tuntutan adik-adik kepada Ketua DPRD dan meminta waktu Mahasiswa untuk melakukan RDP dengan leading sektor Komisi IV DPRD Kabupaten Polman.
Meski demikian Muhammad Ridwan (Korlap) pada kesempatan itu mengatakan, penyampaiannya bukan hearing. Dia sayangkan sebanyak 44 anggota DPRD Polman tidak ada di tempat.
Terkait tentang tuntutan lanjutnya, meminta copot PLT dan segera menunjuk pejabat definitif. Dia menilai 2 kasus berturut-turut ini tim satgas tidak becus bekerja, kedua perjelas anggaran refocusing.
Dia juga menyebut siapa orang yang ada di ruangan ini yang tahu anggaran dari pihak ke tiga dan ini rentan sekali di korupsi. Kepada siapa rakyat akan mengadu kalau bukan ke anggota DPRD Kabupaten Polman.
Dia meminta paling lambat menggelar RDP dengan memanggil atau menghadirkan BPBD, Dinsos, Tim Satgas, Balitbangren dan dinas kesehatan.
Hal lain biaya rapid tes ada indikasi pungli karena mengacu pada perbup terkait rapid tes biaya untuk melakukan rapid tes sebesar Rp 150 ribu tetapi kondisi di lapangan biaya rapid tes Rp. 300 ribu.
Laporan : Tim
