Minggu, 15 April 2018

Dari kiri, Enday dan Ketua FPPS, Basri
POLEWALITERKINI.NET – Ketua Forum Persaudaraan Pemuda Sulbar (FPPS) Cabang Polewali Mandar, Basri alias Renjer, mengajak kepada semua elemen masyarakat mulai dari Ormas, ASN, POLRI, TNI, Aparat tingkat Dusun hingga kabupaten harus benar-benar netral demi kepentingan Polman ke depan.

Tak hanya itu dalam pilkada kedepan jangan sampai masyarakat di intimidasi dan di momibilisasi untuk memilih salah satu pasangan calon, tindakan seperti itu merupakan sesuatu yang berdampak negatif terhadap rakyat.

BERITA TERKAIT : WARGA BERHARAP SELURUH MASYARAKAT KAWAL PILKADA DAMAI DI POLMAN!

Padahal lanjut dia, semangat demokrasi adalah bagaimana mencari pemimpin yang bisa membawa daerahanya lebih maju. Demikian saat ditemui di Warkop Raja, Jalan Stadion, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Polman. Minggu, 15 April 2018.

“Kalau demokrasi gagal maka Negara bisa kacau, lihat saja negara-negara lain yang sampai hari ini masih terjadi konflik itu karena kepentingan golongan, akibatnya rakyat jadi korban, saya berharap pilkada ini memberi dampak positif bagi rakyat Polman.” Kata Basri alias Renjer.

Selain itu juga dia meminta dan berpesan kepada FPPS Cabang Polman untuk menjaga kondusifitas aman, damai dan mengawasi, bersikap netral di pilkada Polman yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang.

Lebih lanjut Basri mengatakan, menjelang hari pemungutan suara Tanggal 27 Juni 2018, pada pilkada Polman semua pasangan calon gencar melakukan kampanye baik paslon nomor urut 1 ataupun paslon nomor 2.

Hal ini wajar saja karena pasti semua mau menang. Akan tetapi kami selaku ketua ormas FPPS Polman ada yang membuat kami agak khawatir karena jangan sampai rakyat di jadikan sebagai korban demi kepentingan politik.

Dia misalkan, pada saat menjelang pemungutan suara nanti ada paslon ataupun tim paslon yang menggunakan money politik untuk mendapatkan suara terbanyak. 

“Sangat jelas sekali dalam UUD pasal 187 di katakan, Barang siapa yang menjanjikan sesuatu ataupun politik uang maka yang memberi dan penerima sama-sama pidana.".Tutup Basri.(***)




PolewaliTerkini.Net

Populer Minggu Ini