Iklan


 

MPO DPP APDESI Perjuangkan ADD Naik Menjadi Rp. 5 Miliar

Senin, 17 April 2023 | 23:10 WIB Last Updated 2023-04-17T15:11:10Z

Ketua MPO DPP APDESI, Muhammad Asri Anas. Akan perjuangan anggaran dana desa ditingkatkan menjadi Rp. 5 hingga 6 Miliar pertahun, setiap desa dari APBN. Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan. (Foto : Nadi).

PolewaliTerkini.Net - POLMAN - Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Dewan Pertimbangan Pusat (MPO DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Muhammad Asri Anas. Akan perjuangan anggaran dana desa ditingkatkan menjadi Rp. 5 -.6 Miliar pertahun, setiap Desa. 


Dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN), dari anggaran dana sebelumnya Rp. 1 Miliar pertahun setiap desa. Untuk mendanai sejumlah program pembangunan dan program pemerdayaan masyarakat.


"Saat ini anggaran desa tidak lagi hanya Rp. 1 Miliar perdesa, karena sangat terbatas dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Utamanya jalan desa jembatan dan pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Sehingga harus ditingkatkan menjadi Rp. 5 hingga 6 Miliar pertahun disetiap Desa." Sebutnya dalam acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Kepala Desa Se-Sulawesi Barat.


Perjuangan Meningkatkan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini berlangsung di kediaman Muhammad Asri Anas di Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Senin, 27 April 2023.


Ditegaskan Ketua MPO DPP APDESI, anggaran dana desa hanya habis untuk pembangunan infrastruktur, sehingga dibutuhkan anggaran lebih minimal sampai Rp. 5 Miliar. Dapat biaya sektor lainya, utamanya fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi anak kurang mampu.


Ketua MPO DPP APDESI, Muhammad Asri Anas. Akan perjuangan anggaran dana desa ditingkatkan menjadi Rp. 5 hingga 6 Miliar pertahun, setiap desa dari APBN. Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan. (Foto : Nadi).

"Anggaran sudah saatnya ditingkatkan Rp. 5 Miliar rupiah dari APBN, agar semua program pembangunan fisik dan non fisik dapat didanai. Jika tidak ada penambahan anggaran, dana desa hanya habis pada pembangunan jalan saja." Ujarnya.


Diungkapkan Ketua MPO DPP APDESI, untuk medukung peningkatan anggaran dana desa di APBN, seluruh kepala desa akan melakukan unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilah Rakyat (DPR) Senayan Jakarta pada Juni 2023 mendatang.


"Kami di DPP APDESI seluruh Indonesia, kembali akan berunjuk rasa di DPR RI, Jakarta. Desak DPR untuk segera meningkatkan anggaran dana desa, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa." Tegasnya.


Sementara Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, menyatakan, sangat dibutuhkan peningkatan dana desa bersumber dari APBN, karena dana ini langsung ke desa, sehingga anggaranya cepat dipergunakan dalam melaksanakan akselerasi pembangunan.


"Bagaimanapun juga anggaran besar dibutuhkan untuk membangun desa, utamanya desa berada di daerah pegunungan. Demi membuka askes pelayanan masyarakat dan membuka kantong-kantong kemiskinan." Terangnya.


Sekprov Sulawesi Barat, Muhammad Idris. Mendukung usulah peningkatan dana desa dari APBN agar seluruh desa di Sulawesi Barat, semakin maju. (Foto : Nadi).

Dijelaskan Seketaris Provinsi Sulawesi Barat, para kepala desa, harus mencontoh Negara Jepang, dalam melaksanakan pembangunan dengan perencanaan secara matang, melibatlan seluruh kalangan. 


Kemudian menyediakan sumber daya manusia di bidangnya berasal dari daerah tersebut, mencarikan pekerjaan warga melalui program ekonomi yang dikembangkan dan tetap mejaga lingkungan hidup sebagai sumber kelangsungan hidup manusia.


"Untuk memajukan desa, para kepala desa menerapkan sistem pembangunan yang dilakukan negara Jepang. Seluruh program pembangunan dibutuhkan masyarakat menjadi skala prioritas, sehingga desa betul-betul melaksanakan perencanaan pembangunan secara baik. Dimana sumber daya manusia daerah tersebut yang digunakan." Terangnya.


Ditempat sama sekretaris Dewan Pimpinan Cabang APDESI Kabupaten Polewali Mandar, Hasbi mengungkapkan, sangat mendukung langkah DPP APDESI untuk perjuangkan peningkatan dana desa baik alokasi dana desa maupun anggaran dana desa baik APBN dan APBD di kabupaten maupun Provinsi. Agar bisa membangun secara berkesinambungan terlanjut dan cepat dirasakan masyarakat.


"Anggaran dana desa semestinya semakin terus ditingkatkan, karena semakin banyak kebutuhan pembagunan harus dituntaskan setiap tahunnya. Merampungkan pembangunan dalam waktu 6 tahun." Terangnya.


Laporan : Nadi

iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • MPO DPP APDESI Perjuangkan ADD Naik Menjadi Rp. 5 Miliar

Trending Now

Iklan

iklan