 |
| Dalam Rapat Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sulawesi Barat, Damkar Polman berada di garis depan, tetapi menghadapi keterbatasan peralatan dan akses, karena itu mendorong Pemprov Sulbar perlu hadir memperkuat kapasitas kabupaten. (Foto : Alex). |
PolewaliTerkini.Net - POLMAN - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sulawesi Barat tidak hanya membutuhkan kesiapan personel, tetapi juga dukungan peralatan yang mampu menjangkau medan sulit.
Persoalan itu mengemuka dalam Rapat Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sulawesi Barat yang diikuti Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Polewali Mandar. Jumat malam, 28 Agustus 2026.
Rapat digelar secara daring melalui Zoom Meeting dan berlangsung hingga sekitar pukul 23.00 WITA. Kegiatan tersebut diikuti BPBD, unsur Pemadam Kebakaran, Manggala Agni serta sejumlah instansi terkait dari kabupaten dan provinsi se-Sulawesi Barat.
Kabupaten Polewali Mandar diwakili Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Polewali Mandar, Imran, S.IP., M.M., bersama personel yang ditunjuk dari jajaran ASN Damkar Polman.
Dalam forum tersebut, pembahasan tidak hanya berfokus pada mekanisme pelaporan kejadian karhutla, tetapi juga kondisi riil yang dihadapi petugas ketika berada di lapangan.
Titik Api Sulit Dijangkau. Kepala UPTD Damkar Polewali Mandar, Imran, mengungkapkan sejumlah kendala yang masih dihadapi petugas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.
"Tantangan kami di lapangan termasuk keterbatasan sarana dan prasarana, medan yang berat, lokasi titik api yang sulit dijangkau kendaraan pemadam, keterbatasan panjang selang ke titik api, serta tidak tersedianya jaringan komunikasi di beberapa wilayah kejadian untuk pelaporan cepat." Ungkap Imran dalam rapat tersebut.
Persoalan tersebut menjadi penting karena karakteristik kebakaran lahan dan hutan berbeda dengan kebakaran di kawasan perkotaan atau permukiman.
Di sejumlah lokasi, armada pemadam tidak dapat mencapai titik api secara langsung akibat kondisi jalan, kontur wilayah, maupun jarak antara lokasi parkir kendaraan dengan titik kebakaran.
Petugas bahkan harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sembari membawa peralatan pemadaman untuk mendekati lokasi kebakaran.
Kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kecepatan penanganan, tetapi juga meningkatkan beban dan risiko yang dihadapi personel di lapangan.
Damkar Dorong Dukungan Peralatan. Menghadapi kondisi tersebut, Damkar Polewali Mandar mendorong adanya penguatan sarana dan prasarana penanganan karhutla, termasuk dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Peralatan yang dinilai dibutuhkan antara lain tambahan selang pemadam dengan jangkauan lebih panjang, perangkat pemadaman portabel, jet shooter atau peralatan sejenis, serta sarana pendukung yang dapat dibawa menuju lokasi yang tidak dapat dijangkau kendaraan pemadam.
Dukungan peralatan tersebut bukan semata untuk memperkuat satu institusi, tetapi menjadi bagian dari upaya memperluas kemampuan penanganan kebakaran di daerah.
Dengan peralatan yang sesuai karakteristik medan, petugas dapat memiliki pilihan penanganan ketika kendaraan pemadam tidak mampu mendekati titik api.
"Peralatan pendukung yang dapat dibawa menuju titik api sangat dibutuhkan, khususnya pada lokasi perbukitan, perkebunan, lahan terbuka, maupun kawasan yang memiliki akses terbatas." demikian gambaran kebutuhan yang disampaikan dalam forum tersebut.
Masalah Jaringan Juga Jadi Perhatian. Selain persoalan sarana pemadaman, rapat turut membahas kendala pelaporan kejadian karhutla di wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.
Dalam sistem pelaporan yang dibahas, setiap kejadian harus dilaporkan secara berkala dengan mencantumkan sejumlah informasi penting, seperti lokasi dan koordinat titik kebakaran, luas area terbakar, waktu kejadian dan penanganan, objek terdampak, perkembangan pemadaman serta dokumentasi lapangan.
Data tersebut dibutuhkan agar kejadian dapat dipantau, diverifikasi dan menjadi dasar koordinasi penanganan.
Namun, persoalan muncul ketika petugas berada di wilayah blank spot.
Karena itu, dalam forum tersebut dibahas perlunya mekanisme atau petunjuk teknis pelaporan secara luring untuk memastikan keterbatasan jaringan tidak menghambat penyampaian informasi mengenai kejadian kebakaran.
BPBD Sulbar Apresiasi Peran Damkar. Dalam rapat tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Barat Yasir Fattah bersama unsur terkait turut memberikan perhatian terhadap peran Pemadam Kebakaran dalam penanganan kebakaran.
Damkar dinilai menjadi salah satu unsur terdepan yang berhadapan langsung dengan kejadian kebakaran, baik kebakaran lahan, kawasan hutan, permukiman maupun objek lainnya.
Sementara BPBD memiliki fungsi penting dalam memperkuat koordinasi dan dukungan dalam sistem penanggulangan bencana lintas wilayah.
Apresiasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu institusi saja.
Pemprov Perlu Hadir Memperkuat Kabupaten. Kondisi yang disampaikan Damkar Polman menjadi gambaran bahwa kesiapsiagaan karhutla membutuhkan dukungan lintas pemerintahan.
Kabupaten memiliki personel dan unit yang berhadapan langsung dengan kejadian di lapangan. Namun, keterbatasan anggaran, peralatan, medan serta infrastruktur komunikasi dapat menjadi hambatan ketika menghadapi kebakaran di wilayah yang sulit dijangkau.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memiliki ruang strategis untuk memperkuat kapasitas kabupaten melalui dukungan peralatan, peningkatan kapasitas personel, sistem komunikasi darurat serta koordinasi lintas wilayah.
Penguatan tersebut dapat diarahkan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing kabupaten, sehingga bantuan tidak sekadar menambah jumlah peralatan, tetapi benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Terlebih, karhutla tidak mengenal batas administrasi pemerintahan. Asap dan dampaknya dapat meluas, sementara penanganannya membutuhkan mobilisasi sumber daya secara cepat.
Dengan demikian, sinergi antara BPBD, Pemadam Kebakaran, Manggala Agni, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan instansi teknis lainnya menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pencegahan dan penanggulangan karhutla di Sulawesi Barat.
Bagi Damkar Polman, dukungan tersebut pada akhirnya bukan hanya soal menambah peralatan. Lebih dari itu, dukungan sarana dan sistem penanganan yang memadai merupakan investasi untuk mempercepat respons, meningkatkan keselamatan petugas, mencegah api meluas, dan melindungi masyarakat serta lingkungan.
Laporan : Sukriwandi
