 |
| Kasat Intelkam Polres Mamasa, IPTU Jerson berdiri mendampingi masyarakat dan memastikan mereka memahami setiap tahapan penerbitan SKCK. (Foto : Humas Polres Mamasa). |
PolewaliTerkini.Net - MAMASA - Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tidak hanya dibangun melalui penegakan hukum.
Pengalaman warga saat mengurus dokumen, memperoleh informasi, hingga mendapatkan kepastian pelayanan juga menjadi bagian penting dari wajah Polri di tengah masyarakat.
Di ruang pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Polres Mamasa, Sulawesi Barat, upaya itu ditunjukkan melalui keterlibatan langsung Kasat Intelkam IPTU Jerson yang memantau proses pelayanan sekaligus memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Kehadiran Jerson bukan semata untuk mengawasi petugas. Dia juga mendampingi warga yang sedang mengurus SKCK, termasuk saat petugas melakukan penginputan data menggunakan komputer.
Pendekatan tersebut menempatkan pelayanan sebagai ruang komunikasi antara polisi dan masyarakat. Warga tidak hanya datang membawa persyaratan, tetapi juga perlu memperoleh penjelasan mengenai prosedur yang harus dilalui.
*Kami hadir di sini untuk memastikan pelayanan berjalan secara maksimal, cepat, dan transparan. Masyarakat harus mendapatkan hak mereka untuk dilayani dengan baik tanpa hambatan birokrasi yang berbelit,?." Ungkap IPTU Jerson.
Sejalan dengan Arah Pembenahan Polri. Langkah pelayanan di Mamasa ini relevan dengan penekanan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yang setelah dilantik pada 1 Oktober 2026 menyampaikan komitmen untuk memperkuat pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan Polri dengan masyarakat.
Arah kebijakan tersebut menghadirkan tantangan bagi jajaran kepolisian di daerah, bagaimana komitmen pimpinan diterjemahkan menjadi pelayanan yang mudah dipahami, terbuka, dan memberikan kepastian bagi warga.
Dalam pengurusan SKCK, transparansi bukan hanya soal keberadaan petugas di ruang pelayanan. Masyarakat juga perlu mengetahui persyaratan, tahapan proses, biaya resmi, dan saluran pengaduan apabila menghadapi kendala.
Polri sendiri telah mengembangkan kanal pengajuan SKCK melalui layanan digital resmi, termasuk Super App Polri dan situs SKCK Online, sebagai bagian dari perluasan akses pelayanan.
 |
| Kasat Intelkam IPTU Jerson berdiri mendampingi petugas yang sedang mengoperasikan komputer untuk proses input data SKCK. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik. (Foto : Humas Polres Mamasa). |
Meski begitu, pendampingan langsung tetap penting bagi warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital atau membutuhkan penjelasan mengenai prosedur administrasi.
Informasi Terbuka, Warga Tidak Dibiarkan Bingung. Di ruang pelayanan Sat Intelkam Polres Mamasa, informasi mengenai mekanisme pengurusan SKCK dipasang melalui papan atau banner pelayanan. Alur tersebut menjelaskan tahapan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan berkas, hingga pencetakan dokumen.
Polres Mamasa juga menampilkan pesan mengenai Zona Integritas sebagai penegasan komitmen terhadap pelayanan yang jujur dan upaya mencegah korupsi, kolusi, serta nepotisme.
Petugas turut memberikan bantuan kepada pemohon yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran, baik melalui sistem daring maupun pelayanan langsung sesuai ketentuan.
Pendekatan ini diharapkan membuat masyarakat memahami proses yang sedang dijalani, sekaligus mengurangi kebingungan akibat kurangnya informasi.
Namun, keberhasilan pelayanan tidak cukup diukur dari kegiatan pengawasan atau pendampingan sesaat. Ukuran yang lebih penting adalah konsistensi penerapan prosedur, kejelasan biaya dan waktu layanan, serta kemampuan petugas menindaklanjuti keluhan masyarakat.
Kepercayaan Dibangun dari Pengalaman Warga. Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, Polres Mamasa berupaya mendorong pelayanan yang lebih komunikatif dan humanis.
Bagi masyarakat, pelayanan yang baik tidak selalu harus diwujudkan melalui program besar. Penjelasan yang mudah dimengerti, petugas yang bersedia membantu, serta kepastian mengenai proses administrasi merupakan pengalaman sederhana yang dapat memengaruhi kepercayaan terhadap institusi kepolisian.
Karena itu, keterlibatan Kasat Intelkam dalam pelayanan SKCK menjadi pengingat bahwa reformasi pelayanan publik perlu hadir dalam praktik sehari-hari, bukan berhenti sebagai slogan atau arahan pimpinan.
Tantangan berikutnya ialah menjaga agar keterbukaan, kepastian prosedur, dan sikap ramah tetap menjadi standar pelayanan bagi setiap pemohon.
Sebab, bagi warga yang datang mengurus SKCK, kualitas pelayanan Polri tidak hanya dinilai dari dokumen yang berhasil diterbitkan, tetapi juga dari bagaimana mereka diperlakukan selama proses berlangsung.
Laporan : Sukriwandi
.jpeg)
