Dan pada hari ini Kamis (05/08/2021) pihak BPJS telah menyerahkan kartu jaminan kesehatan secara simbolis kepada Bupati Polman dan selanjutnya diserahkan kepada salah satu pegawai kontrak asal Desa Tonyanam.
Menurutnya, langkah ini merupakan wujud komitmen kuat pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya dalam hal peningkatan cakupan kepesertaan.
“Ada penambahan sebanyak 1.397 jiwa yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Ini merupakan kabar baik, diharapkan melalui penambahan pegawai kontrak ini akan mempercepat terwujudnya cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage.” Jelas Kepala Bidang SDM, UMUM, dan Komunikasi Publik, Imran (05/08/2021).
Imran menerangkan, penambahan peserta pada pegawai kontrak ini diharapkan menjadi komitmen bersama antara BPJS Kesehatan Cabang Polewali dengan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk senantiasa bersinergi dalam percepatan peningkatan cakupan kepesertaan kepada seluruh warga masyarakat Polewali mandar.
"Untuk memastikan peserta yang ditambahkan BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terus melakukan komunikasi supaya tujuan untuk saling bersinergi semakin kuat, selain itu dengan adanya penambahan ini jumlah kepesertaan yang terdaftar di Kabupaten Polewali Mandar ada peningkatan." Ujar dia.
Seluruh pegawai kontrak di Polewali Mandar akan mendapatkan fasilitas dari Pemda sebanyak 1.397 jiwa. Pemda sendiri berkontribusi membayar iuran 4% sesuai regulasi terbaru yang telah ditetapkan, sebelumnya Pemda Polman juga mendaftarkan APDES sebanyak 1089 jiwa. Selain itu Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar memiliki Fasilitas ruang kelas 1 setara dengan Rumah Sakit Swasta ternama yang ada di Kota Besar di Indonesia.
Hingga 5 Agustus 2021, tercatat 486.123 jiwa atau 94,71% penduduk di Polewali Mandar telah menjadi peserta JKN-KIS. BPJS Kesehatan juga bermitra dengan 75 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 1 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Polewali.
"Pemda juga aktifkan 13.734 jiwa peserta yang sebelumnya dinonaktifkan Pemprov dengan masing masing Kepala Keluarga tertanggung 1 istri dan semua anak. Sementara penerima bantuan dari tenaga kontrak dihitung 5% dari gaji yakni 4% ditanggung Pemda dan 1% Dipotong dari gaji tenaga kontrak dengan tanggungan 1 istri dan 3 anak." Kata Imran.
Laporan : Sukriwandi
